Scroll untuk melanjutkan membaca
Headline

KI Jatim Dinilai Tak Transparan Perizinan Pembangunan, LKBH Bintang Indonesia Pertanyakan Kejelasannya

Avatar
×

KI Jatim Dinilai Tak Transparan Perizinan Pembangunan, LKBH Bintang Indonesia Pertanyakan Kejelasannya

Sebarkan artikel ini
LKBH Bintang Indonesia tengah berdiskusi dengan salah satu perwakilan Komisi Informasi. (Foto: Bagian Dokumentasi Komisi Informasi)

SURABAYA, MaduraPost – Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) Bintang Indonesia menemukan kejanggalan dibalik perizinan pembangunan Gedung Trans Icon Surabaya, Aan Ainur Rofik beserta kuasa hukumnya melaporkan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terkait permohonan infomasi salinan dokumen yang dinilai tidak transparan.

Aan selaku pemohon telah menunjuk beberapa advokat, diantaranya Mansur, Hasan Sodikin, Taufik Hidayat, Djahari Tjatur Suwarsono, Ahmad Mudabbir dan Hasan Basri dalam rangka menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan Komisi Informasi (KI) Jawa Timur.

advertisement
Scroll untuk melanjutkan membaca

“Silakan tanya kepada kuasa hukum, saya sudah menyerahkan kepada kuasa hukum terkait penyelesaian di Komisi Informasi,” kata Aan.

Baca Juga :  DPRD Kota Surabaya Usulkan Honorarium Modin Naik Rp 1 Juta

Mansur, salah satu kuasa hukum pemohon mengatakan langkah ini ditempuh karena informasi yang diminta oleh pemohon tidak diberikan dan terkesan ada yang ditutupi, serta jawabannya pun berbelit-belit.

“Kami melaporkan penyelesaian sengketa informasi ini karena pihak Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Surabaya tidak memberikan informasi secara jelas, detail dan rinci,” tuturnya.

“Padahal, data yang diminta pemohon merupakan informasi publik, oleh karena itu dengan sikap PPID Surabaya yang terkesan menutup-nutupi dan berbelit-belit dalam memberikan informasi publik, maka kami mengajukan permohonan penyelesaian di Komisi Informasi,” imbuh dia.

Baca Juga :  DPRD Surabaya Meminta Program Bantuan Hukum Bagi Perempuan dan Anak Anggarannya Dimasukkan ke APBD

Ia mengungkapkan bahwa Komisi Informasi Jawa Timur secara resmi sudah menerima berkas pengaduan pada Senin 22/11, tinggal menunggu panggilan selanjutnya.

Di sisi lain, Hasan Sodikin pun menjelaskan penyelesaian sengketa di Komisi Informasi, memang ada kemiripan kata dia, penyelesaian sengketa dengan yang terjadi di pengadilan pada umumnya.

Hasan mengimbau bagi masyarakat jangan pernah ragu untuk meminta informasi publik, jika dipersulit dirinya beserta LKBH Bintang Indonesia akan siap mendampingi.

Baca Juga :  Penutupan Tambak Ilegal, Pemkab Sumenep Didemo Mahasiswa

“Kami siap mendampingi seluruh masyarakat yang bersengketa di Komisi Informasi, agar hak-hak masyarakat luas terjaga demi menjaga nama baik hukum itu sendiri,” tandas Hasan.

Setelah dikonfirmasi ke pihak penerima laporan yaitu Ayu, Ketua Komisi Informasi Jatim tidak berada di kantor saat jam kerja karena keluar, sehingga Tim LKBH BI tidak ditemui.

Baca berita lainnya di Google News atau langsung ke halaman Indeks

Konten di bawah ini disajikan oleh advertnative. Redaksi Madura Post tidak terlibat dalam materi konten ini.