SUMENEP, MaduraPost – Menanggapi aksi demonstrasi yang digelar oleh Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Sumenep (BEMSU) terkait ketimpangan data kemiskinan dan penyaluran bantuan sosial, Ketua Komisi IV DPRD Sumenep, Mulyadi, menyampaikan respons positif sekaligus mendalam.
Dalam sesi wawancara eksklusif, Mulyadi menyampaikan dukungan terhadap aspirasi mahasiswa tersebut. Ia mengungkapkan, bahwa problematika data kemiskinan yang tidak akurat serta distribusi bantuan yang tidak tepat sasaran sudah menjadi perhatian serius DPRD jauh sebelum adanya aksi.
“Sejujurnya, ini juga menjadi kegundahan kami selama ini. Bahkan sebelum rekan-rekan mahasiswa datang menyuarakannya ke DPRD,” ujar Mulyadi di hadapan massa aksi, Kamis (17/4) siang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia mengakui adanya berbagai temuan di lapangan yang menunjukkan ketidaktepatan penerima bantuan sosial, seperti warga yang telah meninggal dunia namun masih tercantum sebagai penerima bansos. Menurutnya, situasi ini menandakan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem yang ada.
“Masalah seperti ini jelas harus dibenahi secara menyeluruh,” tegasnya.
Komisi IV, lanjut Mulyadi, tengah merancang agenda pemanggilan terhadap Koordinator Kabupaten (Korkab) Program Keluarga Harapan (PKH) beserta para pendamping sosial untuk menggali lebih dalam akar permasalahan.
Ia menilai persoalan ini bukan semata kesalahan data, melainkan proses pendataan yang kurang objektif.
“Kesalahan bukan pada datanya, tapi pada prosesnya yang seringkali tidak objektif. Ini menyangkut persoalan keadilan sosial,” ujarnya menjelaskan.
Dalam berbagai forum perencanaan seperti Musrenbangcam (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan), Mulyadi juga telah menyuarakan isu ini secara terbuka.
Ia menegaskan, bahwa akar persoalan berada pada sistem yang kompleks dan menyeluruh, mulai dari tingkat desa hingga kementerian.
“Karena data itu dihimpun dari level desa, diteruskan ke kabupaten, lalu dikompilasi oleh kementerian. Jadi, ini problem sistemik yang harus dibenahi dari hulu ke hilir,” jelasnya.
Mulyadi juga menyebutkan, bahwa dirinya bersama anggota dewan lain yang tergolong baru, masih terus mendalami persoalan ini secara utuh agar tidak gegabah dalam mengambil keputusan.
“Kita harus berhati-hati, jangan sampai kebijakan yang diambil justru setengah-setengah dan tidak menyentuh akar masalah,” ucapnya.
Menyikapi keluhan warga mengenai tidak adanya penandaan khusus terhadap penerima bantuan sosial di lingkungan masyarakat, Mulyadi, mengatakan bahwa pihaknya belum membahas hal tersebut secara teknis.
Namun, ia menyambut baik segala usulan dan terbuka terhadap ide-ide yang bertujuan menciptakan transparansi.
“Kalau ada inovasi yang bisa meningkatkan keadilan dalam penyaluran bantuan, kami pasti terbuka untuk itu,” tutur Mulyadi.
Sebagai langkah lanjut, Komisi IV telah menjadwalkan pertemuan dengan Dinas Sosial (Dinsos) setelah rapat paripurna mendatang. Bahkan, Mulyadi menyatakan kesiapan pihaknya untuk turut serta turun ke lapangan guna mendampingi proses verifikasi data penerima bansos.
“Kami lebih tahu bagaimana kondisi riil di lapangan, jadi pengawasan dari kami akan benar-benar maksimal,” pungkasnya.***
Penulis : Miftahol Hendra Efendi
Editor : Nurus Solehen
Sumber Berita : Redaksi MaduraPost
