Gelar Silaturrahmi Ulama, BASSRA Perjuangkan Nasib Petani Garam dan Tembakau

  • Bagikan
SAMBUTAN : Bupati Sumenep, Achmad Fauzi, saat menghadiri silaturrahmi para ulama se Madura di Ponpes Annuqayah, Guluk-Guluk, Sumenep. (M. Hendra. E)

SUMENEP, MaduraPost – Sejumlah ulama di Pulau Madura gelar silaturrahmi bersama di Pondok Pesantren (Ponpes) Annuqayah, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur.

Pertemuan ulama ini diwadahi Badan Silaturahmi Ulama Pesantren Madura (BASSRA) yang bertempat di Aula Asy-Syarqawi, Ponpes Annuqayah, Minggu (19/12/2021) siang.

Dalam pertemuan ulama itu, koordinator BASSRA Sumenep menghadirkan Ketua Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jenderal (Purn) Moeldoko sebagai pembicara utama.

Hadir dalam kesempatan itu, Bupati Sumenep Achmad Fauzi, dan perwakilan Kepala Daerah dari tiga Kabupaten Madura lainnya.

Kemudian, para ulama Ponpes di empat Kabupaten Madura. Dari Kabupaten Bangkalan, Kiyai Syafi’ dan Kiyai Muhaimin.

Kabupaten Sampang, Kiyai Muhammad Aunul Abitsyah. Kemudian Kabupaten Pamekasan, Kiyai Muhammad Rofi’i Baidowi.

Lalu Kabupaten Sumenep, Kiyai Fauzi bersama seluruh pengasuh Ponpes Annuqayah. Disamping itu, koordinator BASSRA Sumenep mengundang sejumlah komunitas petani garam dan petani tembakau.

“Beberapa bulan lalu sudah pernah ada pertemuan yang diinisiasi oleh ulama BASSRA, kami kebutulan koordinator Bassra Kabupaten Sumenep,” kata koordinator BASSRA Sumenep, KH. Muhammad Shalahuddin pada sejumlah media usai acara, Minggu (19/12)

BACA JUGA :  Masyarakat Minta Kejari Sampang Usut Dugaan Keterangan Palsu Saksi Kasus PKH Desa Bira Barat

Pihaknya mengatakan, dari hasil rapat, Ponpes Annuqayah akhirnya terpilih menjadi tuan rumah silaturrahmi ulama akhirat tahun 2021 ini.

“Kemarin sudah sempat digagas di Pendopo Kabupaten Sampang. Pada waktu itu seluruh Bupati di empat Kabupaten hadir,” kata Kiyai yang akrab disapa Ra Mamak ini.

Dia menyebut, ada sembilan koordinator BASSRA yang hadir untuk menyuarakan hak petani garam dan tembakau.

Dalam pertemuan itu, para ulama membahas tentang problem petani yang kian hari semakin menjerit soal anjloknya harga tembakau dan garam.

“Kami setuju agar garam dimasukkan sebagai bahan kebutuhan pokok dan penting. Karena itu ada Peraturan Presiden (Perpres)-nya,” kata dia pada wartawan.

Usai pertemuan ini, kata Ra Mamak, akan ada pertemuan khusus. Dimana, akan menggodok rekomendasi soal garam dan tembau petani di Madura. Rekomendasi ini nantinya akan dikirimkan ke Presiden.

BACA JUGA :  Tanpa Identitas, Hidup Mbah Satami Mengenaskan, Kadinsos : Pemdes Seharusnya Membantu

Karena memang belum ada regulasi tentang garam dan tembakau yang langsung menyentuh kepada petani Madura.

Para ulama Madura juga membahas persoalan komoditas andalan petani Madura, yakni harga garam dan tembakau yang setiap tahun tidak kunjung menguntungkan petani.

Sementara itu, Bupati Sumenep Achmad Fauzi menerangkan, pertemuan kali kedua ini konsepnya hampir dengan pertemuan di Pendopo Kabupaten Sampang, beberapa bulan lalu.

“Pada intinya pertemuan ini berkaitan dengan persoalan Madura. Khususnya dengan petani garam dan petani tembakau yang terus terjadi pasca panen,” kata Bupati Fauzi.

Bupati Fauzi menerangkan, rekemondasi hasil pertemuan hari ini akan disampaikan ke Kantor Staf Kepresidenan (KSP) untuk bisa dikomunikasikan kepada Presiden.

Tujuannya, agar pemerintah pusat bisa lebih serius dalam rangka memikirkan petani tembakau dan petani garam di Kabupaten Sumenep, khususnya Madura.

BACA JUGA :  Serapan Anggaran Penanganan Covid-19 di Dinkes Sumenep Capai 320 Juta Lebih

“Poin pentingnya, kita juga harus mengapresiasi keberadaan ulama Madura yang juga ikut memikirkan dan merespon apa yang menjadi persoalan setiap tahun,” kata Bupati Fauzi.

Menurut dia, hal ini menjadi langkah baik bagaimana pemerintah terus mengawal persoalan kemakmuran petani garam dan tembakau ke depan bisa sejahtera.

Dia menyampaikan beberapa hal yang sebelumnya telah dilakukan pertemuan bersama pemerintah pusat, misalnya keterkaitan dengan regulasi aturan HIT khusus harga tembakau.

Namun, sambung Fauzi, belum ada respon. Dia mengatakan, urusan tembakau ini adalah urusan pemerintah pusat. Termasuk garam, urusan impor juga menjadi urusan pemerintah pusat.

“Ini yang menurut saya respon itu harus dilaksanakan. Empat Bupati di Pulau Madura saat itu waktu telah menggelar rapat dengan Gubernur Jawa Timur dan dipimpin oleh Pak Luhut, ya kami menyampaikan itu, ini masih menunggu dilimpahkan ke wilayah,” kata Bupati Fauzi menegaskan.

  • Bagikan