Penetapan Bacakades Desa Dasok Pademawu Gagal, Bacakades: Ini Permainan Politik

Avatar
Salah seorang Bacakades Desa Dasok Kecamatan Pademawu saat ditemui sejumlah anggota LSM dan Wartawan



PAMEKASAN, (Madurapost.co.id) – Setelah pembatalan penetapan Bakal Calon kepala Desa Dasok Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, beberapa dari Bacakades Dasok angkat bicara perihal tersebut, Selasa.(30/07/2019)

3 dari 7 Bacakades yang berhasil di mintai keterangan terkait dampak materiil maupun emosional yang mereka dapat setelah pembatalan tersebut beragam.

Seperti Rasyid yang menyatakan kekecewaan dan kecurigaannya terhadap kepanitiaan pilkades di Dasok.

“kalau masalah kerugian, saya jelas merasa rugi baik secara financial maupun moral. Pasalnya pembiayaan berkas selama mengikuti pemilihan kepala Desa ini seperti terbuang percuma dengan ketidakpastian pihak panitia. Kemudian dari moral saya juga lebih merasa rugi,” ujarnya.

BACA JUGA :  Diduga Asal Jadi Proyek Saluran Air di Desa Bengkes Kecamatan Kadur Belum Satu Tahun Sudah Rusak

“kalau ketua BPD beralibi bahwa 7 bacakades kurang lengkap persyaratannya, kenapa tidak jauh jauh hari sebelum penetapan tersebut ke 7 bacakades dipanggil dan diintrupsikan melengkapi dokumen sebagai calon kepala desa,” imbuhnya.

Sedangkan dilain tempat bacakades Abdus Salam Bartim atau sering disebut Abdus Marhaen berkomentar tak jauh beda dengan bacakades Rasyid.

“saya rasa ini ada permainan dari panitia maupun BPD, pasalnya di hari penetapan kami 7 bacakades di masukkan ke dalam ruangan khusus bersama dengan PJ Desa Dasok, ketua panitia, Camat, Kapolsek dan Danramil. Didalam ruangan Pj dasok mengatakan kami ber 7 masing – masing tidak lengkap persyaratan, kemudian mencoba mengembalikan berkas itu kepada setiap masing – masing bacakades,” ungkapnya.

BACA JUGA :  Empat Bupati se-Madura Bakal Diskusi di Pamekasan, Presma UIM: Bahas Kelanjutan Madura Provinsi

“tapi saat di tantang untuk membuka berkas apa yang kurang, Pj mengatakan tidak etis kalau disebutkan Dan Pj serta ketua panitia meminta 20 hari regulasi waktu untuk melengkapi berkas, dengan kata lain PJ seolah – olah sengaja mengulur waktu agar ada pendaftaran bacakades gelombang ke 2,” paparnya.

Lain dengan Abdus Salam yang blak – blakan dalam berucap, kalau permasalahan ini ternyata hanya sekedar permainan politik maka siap melaporkan.

“sekarang aturan yang mana yang mereka pakai untuk mengulur waktu semata. Karena regulasi waktu itu ada jika sampai penutupan pendaftaran hanya ada 1 orang bacakades, tapi ini kan 7 dan sudah ditutup tanggal 17 Juli kemarin berarti berkas sudah lengkap. Kenapa sekarang tiba – tiba pembatalan penetapan dengan alasan kurangnya berkas 7 Bacakades,” kesalnya.

BACA JUGA :  Terpidana Kasus Korupsi Moh Nuri Akhirnya Dipenjara

“kalau ada pendaftaran gelombang ke 2, saya jamin akan ada audensi ke Dinas Pemerintah Desa terkait penyalah gunaan aturan Perbup Pamekasan Nomor 18 Tahun 2019 untuk melakukan permainan politik,” tegasnya.

Sementara Faisol Kepala Dinas Pemerintahan Desa saat akan ditemui dan dimintai kejelasan tidak berada ditempat dan menurut stafnya sedang ke surabaya. Dan staf juga tidak mau memberikan nomor Faisol yang bisa dihubungi karena Kepala Dinas memberikan intruksi agar tidak memberikan nomor tanpa sepengetahuan Kepala Dinas.(mp/uki/red)