Empat Poin Tuntutan PMII ke Pemkab Sumenep Hingga Bakar Ban

  • Bagikan
AKSI DEMONSTRASI : Aktivis PMII Unija Sumenep saat kecewa karena tak ditemui pejabat Pemkab setempat, hingga akhirnya membakar ban di jalan raya. (Istimewa)

SUMENEP, MaduraPost – Puluhan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Universitas Wiraraja (Unija) menggelar demonstrasi ke Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Madura, Jawa Timur. Senin, 1 November 2021 pagi.

Aktivis PMII Unija Sumenep ini berorasi secara bergiliran di depan Kantor Pemkab setempat. Massa aksi dikawal ketat aparat kepolisian dan pagar berduri milik polisi.

Para pedemo juga membentangkan sejumlah poster dan aksi teatrikal terlentang di sepanjang Jalan Doktor Cipto, Sumenep. Poster pendemo terbentang luas di area luar kantor Pemkab. Hal itu dilakukan sebagai ungkapan kekecewaan terhadap kinerja satu tahun pertama kepemimpinan Bupati Achmad Fauzi dan Wakil Bupati Dewi Khalifah.

Mahasiswa turut mengevaluasi kinerja kepemimpinan Fauzi-Eva yang dinilai kurang maksimal hingga saat ini.

BACA JUGA :  Soal Sengketa Tanah Pasar Batuan, Kabag Hukum Pemkab Sumenep Ngotot Menang

Ketua Komisariat PMII Unija, Safid Ahmadi mengungkapkan, ada 4 poin penting yang harus dibenahi oleh kepemimpinan Fauzi-Eva.

Pertama, soal alih fungsi lahan. Menurut Safid, persoalan alih fungsi lahan di sejumlah daerah yang ada di Sumenep harus disikapi tegas oleh Bupati. Sebab, alih fungsi lahan ini akan menyebabkan kerusakan lingkungan.

Dia mencontohkan seperti alih fungsi lahan di daerah Pantai Utara (Pantura). Di sana, banyak lahan dialihfungsikan menjadi tambak udang. Hal itu menurut mahasiswa telah merugikan masyarakat karena membuat kerusakan lingkungan dan limbah yang bisa mencemari laut.

“Oleh karenanya, kami minta Pemerintah Daerah menolak investor nakal yang mulai mengeksploitasi kekayaan alam Sumenep,” ujar Safid dalam orasinya, Senin (1/11).

BACA JUGA :  DPRD Pamekasan Motivasi Para Guru di Yayasan Darul Karomah Larangan

Kedua, Safid juga menyinggung soal alih fungsi lahan di daerah perkotaan, dari persawahan ke pembangunan infrastruktur. Sehingga, kata dia, itu akan berdampak terhadap lingkungan yang bisa menyebabkan terjadinya banjir.

“Peraturan RT/RW yang tidak transparan juga perlu dipertanyakan, termasuk mengatur ekosistem alam lingkungan,” terangnya.

Ketiga, persoalan hukum yang dinilai tebang pilih. Menurutnya, banyak penangan kasus korupsi yang merugikan negara terkesan dibiarkan. Seperti contoh kasus korupsi gedung Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumenep yang hingga saat ini belum jelas penanganannya.

“Kami mendesak kepada aparat penegak hukum untuk segera menahan tiga tersangka korupsi pembangunan gedung Dinkes. Hentikan sikap represif aparat terhadap aksi demonstrasi,” tegas dia.

BACA JUGA :  Jadi Lahan Sengketa, Pemkab Sumenep Tetap Bangun Pasar Tradisional

Keempat, soal angka kemiskinan di Kabupaten Sumenep yang dinilai masih cukup tinggi. Berdasarkan data yang miliki mahasiswa, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sumenep sebanyak 8,25 ribu jiwa, sementara garis kemiskinan sebesar Rp. 382.491 per-kapita per-bulan, bertambah Rp. 25.018.

Dengan begitu, kata Safid, dari sejumlah persoalan tersebut, menandakan ketidak mampuan pemerintah dalam mengatasinya, termasuk investasi-investasi yang tidak mampu menyelesaikan persoalan.

“Kami minta Pemkab Sumenep segera menuntaskan kemiskinan dan pengangguran,” tandasnya.

Sementara itu, dalam aksi yang berlangsung kurang lebih dua jam tersebut tak satupun pejabat Pemkab menemui massa aksi. Akhirnya, mahasiswa kecewa. Buntut kekecewaan mahasiswa berakhir dengan membakar ban di tengah jalan raya tanpa mengurangi baju.

  • Bagikan