SUMENEP, MaduraPost – Program Sekolah Rakyat di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, menghadapi sorotan serius dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Hingga akhir Juli 2025 kemarin, hanya lima calon siswa yang mendaftar, jauh dari target 50 siswa untuk jenjang SD dan SMP, sehingga menimbulkan kekhawatiran terkait keberlanjutan program tersebut.
Samioeddin, anggota Komisi IV DPRD Sumenep, menilai pemerintah daerah belum maksimal dalam melakukan sosialisasi.
Ia memperingatkan bahwa jika program hanya dijalankan sebagai formalitas, dampaknya bisa minim.
“Kalau sosialisasi hanya sebatas formalitas, program ini berpotensi menjadi proyek seremonial tanpa hasil nyata. Strategi yang matang dan menyentuh masyarakat secara langsung sangat diperlukan, bukan sekadar mengandalkan kata ‘gratis’,” ujarnya, Senin (18/8).
Ia menambahkan, biaya nol rupiah saja tidak otomatis memikat warga, terutama di wilayah dengan banyak pesantren yang menawarkan layanan pendidikan serupa.
Menurutnya, konsep yang kuat dan pendekatan personal menjadi kunci keberhasilan program.
“Diperlukan konsep yang jelas, ditambah upaya jemput bola agar keluarga sasaran benar-benar memahami manfaat jangka panjang program ini,” kata Samioeddin.
Politikus DPRD itu juga menekankan pentingnya pemerintah turun langsung ke masyarakat, terutama keluarga miskin yang menjadi target utama.
Hanya mengandalkan spanduk atau pengumuman, menurutnya, tidak cukup. Edukasi yang konsisten akan meningkatkan kepercayaan warga dan minat mereka untuk mendaftarkan anak.
Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Sumenep, Mustangin, menyebut pihaknya telah mengerahkan tokoh desa dan pendamping sosial untuk menjangkau keluarga miskin yang belum terdata atau sulit diakses.
“Kami sudah melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh desa dan pendamping sosial, untuk menjangkau keluarga miskin yang belum terdata atau sulit dijangkau petugas,” jelas Mustangin.
Ia memastikan, langkah jemput bola akan terus dijalankan sampai masa pendaftaran berakhir. Jika kuota tetap belum terpenuhi, pihaknya siap berkoordinasi dengan Satgas Sekolah Rakyat di tingkat kementerian untuk mencari solusi terbaik.
“Kalau kuota masih belum terpenuhi, kami akan melapor ke Satgas Sekolah Rakyat di kementerian untuk mendapatkan arahan lebih lanjut,” pungkas Mustangin.***
