DPMD Sampang Gelar Sosialisasikan Tiga Prioritas Penggunaan DD 2022

  • Bagikan
Acara sosialisasi saat berlangsung di DPMD Sampang.

SAMPANG, MaduraPost – Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) menggelar Sosialisasi kebijakan prioritas Penggunaan Dana Desa (DD) Tahun 2022 sebagaimana tercantum pada Peraturan Menteri Desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi (Permendes) Nomor 7 Tahun 2021, bertempat di aula Dinas PMD Kabupaten Sampang, Kamis (21/10/2021).

Turut hadir para kasie tekhnis, Kejaksaan Negeri Sampang, Kasi intel,  Ahmad Wahyudi, SH, Kasi Pidsus, Erfan, pada session pertama dihadirkan, para Kepala Desa 3 (tiga) Kecamatan, Kedungdung dan Camplong.

Prioritas Penggunaan Dana Desa ini tidak jauh berbeda dari tahun 2021. Hal tersebut disebabkan kondisi pandemi yang masih terjadi di Indonesia meskipun telah ada penurunan kasus Covid-19 dalam beberapa minggu terakhir.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Sampang, Drs Chalilurrachman, M.Si saat membuka acara mengatakan, bahwa sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman bagi kalangan internal Pengelola Dana Desa (DD).

“Prioritas Penggunaan Dana Desa selalu diatur setiap tahun sebelum masuk pada tahun anggaran baru sesuai dengan kondisi yang terjadi. Pada Tahun Anggaran 2022 ini diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas penggunaan Dana Desa,” kata Rachman.

BACA JUGA :  Tiga Hari Lagi Uji Coba PJJ Akan Berakhir, Disdik Sumenep Akui Tidak Efektif

Menurut Rachman, secara lengkap Penggunaan Dana Desa tahun 2022 diprioritaskan pada tiga poin bagi desa yang perlu dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun Anggaran 2022 yakni pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa, Program prioritas nasional sesuai kewenangan desa, dan mitigasi dan Penanganan bencana alam dan non alam sesuai kewenangan desa.

“Hal ini sebagaimana tercantum pada pasal 5 ayat 2 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022,” jelasnya.

Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa, A. Irham Nurdayanto menyampaikan detail materinya sebagai berikut :

“Bahwa secara garis besar penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 dapat kita pahami sebagai berikut: A. Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
1.Penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan,
2.Pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi desa merata, dan.

3.Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan.

BACA JUGA :  Kondisi Wabup Fauzi Kian Membaik

B. Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa: 1.Pendataan desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan desa.

2.Pengembangan desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi desa merata,
3.Penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan desa tanpa kelaparan.
4.Pencegahan stunting untuk mewujudkan desa sehat dan sejahtera, dan
5.Pengembangan desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan desa.

C, Penggunaan dana desa untuk mitigasi dan penanganan Bencana Alam dan Nonalam sesuai dengan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:

1.Mitigasi dan penanganan bencana alam,
2.Mitigasi dan penanganan bencana nonalam, dan
3.Mewujudkan desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD),” jelasnya

Lanjut Irham, pada Pasal 8, memuat bahwa pelaksanaan program dilakukan melalui swakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal dengan pola Padat Karya Tunai (PKT), paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk upah pekerja dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Desa yang termuat dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desa, Pada Bab III dari pasal 7.

BACA JUGA :  R. Imron Amin DPR RI Salurkan Satu Ton Beras untuk Warga Bangkalan Terdampak Covid-19

“Dijelaskan tentang Penetapan prioritas penggunaan dana desa mekanismenya dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa penyusunan RKP Desa yang dituangkan dalam berita acara pedoman bagi pemerintah desa dalam mengatur penyusunan RKP Desa 2022,” bebernya.

Irham menambahkan, pada Bab IV dijelaskan tentang kewajiban Publikasi Dan Pelaporan dimana, Pemerintah Desa wajib mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

“Dalam hal Pemerintah Desa tidak mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa di ruang publik sebagaimana dimaksud Badan Permusyawaratan Desa menyampaikan teguran lisan dan/atau tertulis,” tandasnya.

Sementara itu, Kasi Intel Kejaksaan Negeri Sampang,  Ahmad Wahyudi, SH saat menjadi Pemateri menyampaikan,
meminta terkait Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan pada Siskeudes lebih teliti lagi dan tetap di kedepankan.

Sisi transparansi dan akuntabilitas publik dan lebih penting lagi pada tataran implementasi di lapangan harus matching antara progress pekerjaan dengan progres serapan anggaran,” harapnya.

Sekedar diketahui dalam kegiatan tersebut, memberikan Pembinaan dan Sosialisasi Prioritas Penggunaan DD tahun 2022. Juga dilaksanakan launching Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) versi 2.0.4 yang akan digunakan tahun 2022 secara online.

  • Bagikan