Bantuan Pemugaran RTLH di Sumenep Tembus Rp 2 Miliar 

  • Bagikan
BANGUNAN : Kantor Dinas PRKP dan Cipta Karya Sumenep. (M. Hendra. E/MaduraPost)

SUMENEP, MaduraPost – Pembelian bahan bangunan guna pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tahap II, sebesar Rp 2.912.900.000,-. Anggaran tahap II itu melalui perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, tahun anggaran 2021.

Program yang melekat di Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman (PRKP) dan Cipta Karya Sumenep ini merupakan bantuan stimulan berbentuk uang.

Untuk proses pembangunannya saat ini bervariasi. Ada yang sudah mencapai 100 persen, 30 persen, dan 0 persen.

BACA JUGA :  Tidak Hadir Pada Acara Audiensi, TOPAN RI Tuding Kades Buddih di Beckup Oknum LSM

“Yang sudah mencapai 100 persen sebanyak 44 unit rumah tidak layak huni. Untuk yang 30 persen hingga mendekati 100 persen sebanyak 78 rumah. Kemudian yang masih 0 persen hingga 30 persen berjumlah 20 unit dan 0 persen terdapat 10 unit rumah,” ungkap Kepala Bidang (Kabid) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas PRKP dan Cipta Karya Sumenep, Benny Irawan, Kamis (24/11).

Pihaknya menjelaskan, bantuan sosial pembangunan RTLH itu awalnya bernilai Rp 3.860.000.000,- untuk 225 unit rumah. Hanya saja ada sedikit perubahan nilai Bantuan Sosial (Bansos) pembangunan RTLH.

BACA JUGA :  Bupati Sumenep Langsung Respon Keluhan Masyarakat Melalui Layanan Kedaruratan Call Center 112

“Hal ini setelah dilakukan penyesuaian di Perubahan APBD Kabupaten Sumenep tahun anggaran 2021,” terangnya.

Dia menguraikan, realisasi anggaran baru Rp 1.903.500.000,- yang didistribusikan langsung kepada penerima manfaat.

Sementara Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSRS) melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Sumenep tahun anggaran 2021 sebesar Rp 920.000.000,- untuk 46 unit rumah tidak layak huni.

Sementara kendala yang dihadapi bagi proses pembangunannya yang belum mencapai 100 persen yakni terbatasnya tukang bangunan.

BACA JUGA :  Mulai Awal Tahun 2020, Gaji Kepala Desa dan Perangkat Desa Naik Fantastis

“Kurangnya pemenuhan tukang dan penentuan hari baik dimulainya pembangunan oleh penerima bantuan menjadi kendala utama,” tandasnya.

Sekedar informasi, presentase pembangunan pada BSRS ada yang sudah mencapai 100 persen sebanyak 21 unit rumah, yang masih 30 persen hingga mendekati 100 persen 7 unit rumah, dan yang 0 persen sampai 30 persen berjumlah 6 unit rumah dan yang masih 0 persen tercatat 12 unit rumah dengan realisasi anggaran Rp 543.750.000.

  • Bagikan