SAMPANG, MaduraPost – Aliansi Mahasiswa Sampang (AMS) melakukan demostrasi ke Kantor DPRD Kabupaten Sampang menolak Pilkades serentak 2025 dan meminta dicabut SK Pilkades.
Dalam orasinya tersebut mahasiswa mempertanyakan terhadap anggota DPRD Kabupaten Sampang apakah perwakilan dari rakyat apa perwakilan dari pemerintah, terkait penundaan Pilkades sampai 2025.
Moh Iswanto saat usai aksi mengatakan, bahwa mengisi kekosongan kepala Desa, pihak pemerintah Kabupaten Sampang akan mengisi kepala desa dengan mengangkat Pejabat Sementara (PJ).
“Saya khawatir, Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kabupaten Probolinggo bakal terjadi di wilayqh Kabupaten Sampang,” katanya, Rabu (01/09/2021).
Menurut Iswanto, terkait OTT yang terjadi di Probolinggo itu terindikasi terkait jual beli jabatan kepala desa, penunjukan PJ kepala desa oleh Bupati, nantinya dikhawatirkan ada jual beli jabatan.
Namun, SK PJ kepala desa rawan dengan jual beli, kita tidak berburuk sangka kepada Pemerintah Kabupaten Sampang.
“Para anggota orasi merasa kecewa terhadap apa yang di lakukan Ketua DPRD Moh Fadol dan anggota yang ikut menemuinya, karena belum ada tanggapan pasti dari tuntutan mahasiswa mengajak masuk kepada anggotanya,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Sampang Moh Fadol, saat menemui aksi dan meminta kepada korlap aksi untuk meninggalkan nomer telfon dan akan menghubungi hasil dari terkait apa tuntutan para aksi.
“Tolong minta nama dan nomer yang bisa di hubungi, hingga kami tidak bisa lama lama, karena akan kami bahasnanti,” tutur Fadol
