SAMPANG, MaduraPost – Dugaan korupsi dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) di UPTD SDN Lepelle 2, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang, mulai terkuak. Kondisi fisik sekolah yang memprihatinkan nyaris ambruk dan tak layak pakai menjadi sorotan tajam di tengah laporan anggaran yang justru terus meningkat setiap tahunnya. Jumat (24/04/2026).
Hasil investigasi lapangan tim gabungan mengungkap fakta mencengangkan. Plafon ruang kelas tampak jebol dan menggantung, dinding retak parah, serta atap bangunan dalam kondisi rawan roboh. Situasi ini berbanding terbalik dengan laporan administratif yang mencatat penyerapan dana pemeliharaan sarana prasarana mencapai puluhan juta rupiah secara rutin.
Ketua Umum BASUPATI, Askur, mengecam keras kondisi tersebut. Ia menyebut adanya indikasi kuat penyimpangan anggaran yang tidak bisa ditoleransi.
“Sebagai praktisi hukum dan pendidik, saya melihat ini sebagai bentuk pengkhianatan terhadap dunia pendidikan. Anggaran pemeliharaan diserap besar, tapi kondisi sekolah lebih buruk dari kandang ternak. Ini bukan sekadar kelalaian, melainkan penghinaan terhadap hak anak untuk belajar dengan aman. Jika dalam 2×24 jam dokumen SPJ tidak dibuka, kami akan membawa kasus ini ke ranah hukum,” tegasnya.
Direktur Eksekutif BASUPATI, Ratna Indri Astutik, turut menyoroti kejanggalan dalam laporan keuangan, termasuk lonjakan anggaran pembelajaran yang disebut mencapai 923 persen.
“Ini tidak masuk akal. Kami menduga ada manipulasi anggaran yang sistemik. Jika laporan yang dikirim hanya berisi angka fiktif, maka audit investigatif harus dilakukan untuk membongkar semuanya,” ujarnya.
Reaksi keras juga datang dari Ketua Umum TKN, H. Mino, Ia menilai kondisi bangunan sekolah yang membahayakan siswa merupakan bukti nyata kegagalan pengelolaan anggaran.
“Plafon jebol dan dinding hancur adalah bukti uang rakyat tidak sampai ke tujuan. Jangan jadikan sekolah sebagai ladang bancakan. Kami akan mengawal kasus ini hingga tuntas, termasuk mendesak pencopotan pihak yang terlibat,” katanya.
Senada, Sekjen TKN, Bakir, menyoroti aspek moral dalam pengelolaan pendidikan.
“Kondisi gedung seperti kandang ayam ini mencerminkan kegagalan moral. Kami tidak akan membiarkan siswa belajar dalam ancaman. Jika anggaran benar-benar diselewengkan, maka itu adalah tindakan yang tidak bisa ditoleransi,” tegasnya.
Berdasarkan analisis data, Satuan Gabungan TKN dan BASUPATI menemukan indikasi defisit anggaran serta lonjakan biaya yang tidak sejalan dengan kondisi fisik bangunan. Saat ini, somasi terakhir telah dilayangkan kepada pihak sekolah.
Apabila dalam batas waktu yang ditentukan tidak ada kejelasan maupun bukti administrasi yang sah, kasus ini akan dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Sampang dan Unit Tindak Pidana Korupsi Polres Sampang.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak UPTD SDN Lepelle 2 belum memberikan klarifikasi resmi terkait kondisi bangunan maupun dugaan penyimpangan anggaran tersebut.
