SAMPANG, MaduraPost – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang, melalui anggotanya Moh. Salim, meminta Inspektorat melakukan audit terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dinilai tidak sehat dan tidak menunjukkan aktivitas usaha yang jelas.
Menurut Salim, meski sejumlah BUMDes telah mengantongi izin resmi, sebagian besar belum memiliki progres signifikan.
“BUMDes di Kabupaten Sampang meskipun sudah berizin, banyak yang tidak sehat. Hanya sebagian kecil yang benar-benar produktif, seperti BUMDes Bira Tengah dengan wisata Pantai Lon Malang yang mampu menghasilkan PAD,” ujarnya saat dikonfirmasi melalui WhatsApp, Kamis (20/11/2015).
Ia menilai banyak BUMDes hanya berjalan secara administratif tanpa kegiatan usaha nyata.
“Bahkan kami melihat indikasi BUMDes hanya formalitas. Ada badan usahanya, ada suntikan Dana Desa, ada insentifnya, tapi tetap tidak berjalan,” tegasnya.
Terkait pengawasan, Salim mengatakan pihaknya menyoroti pengelolaan serta pertanggungjawaban keuangan BUMDes. Komisi I berencana turun langsung ke lapangan.
“Dalam hal pengawasan, kami menyoroti bagaimana pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di BUMDes. Ini harus jelas dan transparan,” katanya.
Ia juga menyebut keberadaan Koperasi Merah Putih (Kopdes) diharapkan mampu mendorong BUMDes agar lebih produktif.
“Dengan hadirnya Kopdes, kami berharap BUMDes ikut terdorong dan semakin berkembang,” ujarnya.
Politisi Partai NasDem itu menambahkan bahwa pihaknya tengah menyusun langkah-langkah klasifikasi untuk menentukan BUMDes yang wajib diaudit Inspektorat.
“Kami akan mengklasifikasikan BUMDes tidak sehat untuk diaudit oleh Inspektorat, agar pertanggungjawabannya objektif,” tegas Salim.
Namun dirinya mengakui bahwa kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di desa masih menjadi kendala utama pengelolaan BUMDes.
“Kami sering melakukan koordinasi, tetapi memang SDM di desa masih lemah dalam pengelolaan BUMDes,” jelasnya.
Karena itu, ia meminta dinas terkait terus memperkuat pembinaan terhadap perangkat desa dan para pengurus BUMDes.
“Kami meminta dinas terkait untuk terus membina perangkat desa dan pengurus BUMDes, terutama yang terindikasi tidak sehat,” pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, puluhan BUMDes di Kabupaten Sampang masih belum memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.
Dari total 180 desa, baru 90 BUMDes yang mengantongi izin, namun sebagian besar belum produktif dan belum mampu menambah PAD ataupun mendukung program ketahanan pangan.***
