8 Persen Fee Proyek Pendidikan di Pamekasan Diduga Diatur Oknum Kontraktor

  • Bagikan
Aksi demonstrasi aktivis mahasiswa tentang fee proyek di depan Kantor Disdikbud Pamekasan (dok/MaduraPost)

PAMEKASAN, MaduraPost – Sejumlah proyek pendidikan di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, 8 persen fee proyek diduga diatur oknum kontraktor pemilik CV yang sudah menjadi mitra kuat pemerintah. Hal tersebut diungkap salah satu rekanan yang berhasil lolos jadi pemenang proyek dana alokasi khusus (DAK) yang meminta namanya untuk disamarkan.

Fakta lain dikuatkan dengan pernyataan rekanan yang tidak lolos jadi pemenang. Ia mengetahui bahwa sebelum lolos pengajuannya, sejumlah rekanan dimintai perjanjian untuk memberikan fee 8 persen jika CV yang diajukan ke LPSE bisa lolos.

BACA JUGA :  Program RTLH diklaim Program Bupati, Gerindra Sebut Baddrut Tamam Cari Sensasi

“Benar memang ada yang mengatur 8 persen proyek masuk ke salah satu kontraktor. Hanya tidak tahu itu dipungut untuk apa,” kata rekanan yang tidak lolos sebagai pemenang, Jumat (24/9).

Sementara rekanan yang lolos mengakui adanya skandal pengondisian fee proyek 8 persen tersebut. Ia tidak banyak bicara ketika diminta fee yang sudah jadi kesepakatan tersebut. Akan tetapi kata dia, rekanan yang diketahui dari latar belakang aktivis, ia tidak diminta.

BACA JUGA :  Pokmas Tahun 2020 di Sampang Banyak Belum Setor LPj, Berikut Rinciannya

“8 persen memang fee-nya,” ujarnya.

Sedikitnya proyek pendidikan di Kabupaten Pamekasan yang bersumber dari DAK 2021 sebanyak 30 lembaga sekolah yang mendapatkan proyek tersebut. Rincian anggarannya bervariasi, mulai dari Rp 200 juta, Rp 300 juta, dan Rp 400 juta.

Belakangan Dinas Pendidikan dan Kebudayan (Disdikbud) Pamekasan didemo sejumlah aktivis mahasiswa soal dugaan permainan fee proyek tersebut. Namun dengan gagahnya instansi di bawah pimpinan Akhmad Zaini mengaku tidak mendapatinya, bahkan ia meminta bukti.

BACA JUGA :  Eksebisi Akbar Voli Putri Antara PBV Putera Agung vs Bank BPRS Bhakti Sumekar

Kasus yang diduga berjalan secara terstruktur ini sulit diungkap, bahkan bukti yang diminta Disdikbud tersebut sulit didapatkan. Sebab berbicara persoalan fee ibarat kasus politik uang, yakni kasusnya ada tapi sulit diungkap dan dibuktikan.

  • Bagikan