PAMEKASAN, MaduraPost – Pada kontestasi Pilkades serentak yang akan digelar pada bulan April 2022 mendatang, ada 78 Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Pamekasan yang masa jabatannya telah berakhir pada (14/12) kemaren dan diganti oleh Pejabat Kepala Desa (Pj Kades) dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Kini hal tersebut menuai polemik ditengah-tengah masyarakat. Sebab, informasinya ada 7 Pj Kades yang diangkat atau ditetapkan oleh Bupati Pamekasan Baddrut Tamam itu ASN dari unsur Guru.
Salah satu diantara ke 7 Pj Kades yang menjadi polemik itu adalah Pj Kades di Desa Waru Barat. Dimana dalam pengangkatannya itu diduga sarat manipulasi dan nepotisme.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Diberitakan sebelumnya, bahwa Pj Kades Waru Barat Ahmad Safiudin Suhri yang sejatinya merupakan Guru Olah Raga PNS di di Kecamatan Batumarmar itu adalah saudara orang tua atau Paman dari Ahmad Baihaki (Bacakades Waru Barat) dan lokasi rumahnya satu halaman dengan Bacakades tersebut.
Menanggapi hal tersebut, Abdus Marhaen Salam selaku Aktivis kawakan di Pamekasan angkat bicara, ia mengatakan, kebijakan Bupati tersebut sepertinya berselimut kepentingan dan manipulatif serta telah menodai dunia pendidikan.
“Jelas kebijakan Bupati itu telah memperkosa dunia pendidikan, karena saya yakin Pj Kades yang notabene adalah Guru tidak akan maksimal mengajarnya, dan juga tidak akan bisa mengurus desa sesuai perundang-undangan,” pungkasnya, Senin
(20/12/2021).
Apalagi Pj Kades di Waru Barat yang informasinya merupakan famili dari salah satu Bacakadesnya, kata Abdus Marhaen Salam, jelas indikatornya agar Pj Kades tersebut bisa mengendalikan desa di masa politik Pilkades di desa itu.
“Karena saya tidak yakin para Pj Kades dari unsur Guru itu akan netral pada Pilkades nanti, apalagi ponakannya sendiri, dan saya tidak yakin para Pj Kades itu akan fokus pada dua profesinya,” kata Ketua Front Massa Aksi (FAMAS).
Sementara itu, anggota DPRD Pamekasan Ali Masykur kepada salah satu awak media mengatakan, kalau kebijakan penetapan Pj Kades dari unsur Guru itu mengganggu kemurnian pendidikan.
Ia juga menyampaikan, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, Guru itu adalah untuk mencerdaskan anak bangsa dan sebagainya. Maka dengan merangkap sebagai Pj kades, kata dia, akan membuat guru tersebut tidak fokus.
“Menurut saya masih banyak yang lain yang kompeten. Kalau guru masih memiliki kewajiban mengajar,” ucap politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut.
