“Selama enam tahun, rakyat Jawa Timur dipermainkan. Ini bukan lagi soal lemahnya sistem, tapi dugaan korupsi yang sistematis dan terstruktur. Gubernur tidak bisa lagi bersembunyi di balik pintu kekuasaan. APBD itu adalah tanggung jawabnya,” tegas Musfiq dalam orasinya.
Musfiq juga menuding adanya praktik jual beli proyek serta mutasi kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bersifat transaksional.
“Kami mendeteksi pola bancakan anggaran melibatkan kepala-kepala OPD. Gubernur harus berhenti menjadikan mutasi jabatan sebagai dagangan politik. Ini birokrasi, bukan pasar!” serunya.
Tuntutan Jaka Jatim: Gubernur dan KPK Harus Bertindak
Dalam pernyataan sikap resminya, Jaka Jatim menyampaikan tiga tuntutan kepada Gubernur Jawa Timur:
