Bambang mengaku tidak keberatan jika memang ada biaya yang harus dibayar, namun menurutnya angka Rp10 juta sangat tidak sebanding dengan kondisi ekonomi sebagian besar warga di desanya.
"Kalau gratis mungkin memang tidak bisa. Tapi mestinya PLN bisa mempertimbangkan tarif yang lebih masuk akal untuk masyarakat kecil," keluhnya.
Baca Juga:PTPS Kecamatan Sokobanah Resmi Dilantik, Ketua Panwascam Berpesan Untuk Bekerja Sesuai Peraturan
Sementara itu, pihak PLN UP3 Madura melalui Bagian Perencanaan, Iyan Hilman Mulyana, menjelaskan bahwa pihaknya tidak bisa berbuat banyak karena keputusan terkait biaya sudah ditetapkan dalam surat resmi.
"Kami hanya menjalankan sesuai perencanaan dan surat yang sudah diterbitkan. Proses ini sudah sesuai ketentuan yang berlaku," kata Iyan singkat.***
