Masa reses di beberapa hari lalu, legislator perempuan ini mendapati temuan soal kesejahteraan Modin ini karena honornya tak kunjung dinaikkan. Dirinya memaparkan untuk Modin di Kota Surabaya sekitar ada 2.400 Modin, dan setiap Modin hanya digaji Rp. 400 ribu per bulan.
"Jika total ada 2.400 modin, itu artinya anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 2,4 miliar, berbeda dengan sebagimana Ketua RT sebanyak 9.126, untuk Ketua RW 1.360, dan sekitar ada 154 Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)," tukas Perempuan Parlemen ini.
Informasinya, dana operasional Ketua RT 550 ribu menjadi Rp 1 Juta per bulan, Ketua RW dari Rp. 600 ribu menjadi Rp. 1.250.000 per bulan, sedangkan untuk dana operasional bagi Ketua LPMK naik dari Rp 700 ribu menjadi Rp 1.500.000 per bulan.
Dalam hal ini, Khusnul mengatakan terkait ketentuan mengenai pemberian jasa layanan tertuang dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) 76/15 tentang Pemberian Biaya Jasa Pelayanan Bagi Warga Pelayan Masyarakat Di Kota Surabaya Pasal 3 Ayat (1), bahwa selain Ketua LPMK dalam huruf a. Ketua RW huruf b. dan Ketua RT huruf c. Dalam ayat ini, terdapat juga pada huruf e yang menyebut Modin di sana.
