BANGKALAN, MaduraPost - Pemerintah melalui rapat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memutuskan untuk melakukan impor garam sebanyak 3,07 ton untuk memenuhi kebutuhan garam di Indonesia.
Hal itu menuai kecaman dari sekertaris Badan Silaturahmi Ulama Pesantren Madura (Bassra), KH. Syafik Rofi'i terkait kebijakan pemerintah terhadap impor garam yang menurutnya tidak terlalu urgensi untuk dilakukan di Indonesia.
“Karena melalui data-data dari kementerian (Menteri Kelautan dan Perikanan) untuk ketersediaan garam khususnya di Jawa timur itu sudah sangat cukup. Sehingga tidak perlu untuk mendatangkan garam ke Indonesia,” ujarnya Sabtu (27/03/2021).
Dijelaskan pula, jika alasan pemerintah impor garam karena kualitas garam di Madura kurang bagus, menurut Mantan Wakil Bupati Bangkalan itu seharusnya pemerintah memberikan pendampingan terhadap petani garam agar kualitasnya menjadi baik sehingga bisa bersaing dengan yang lain.
“Cuma kalau kita lihat impor beras ataupun impor garam kaitan sebenarnya dengan mafia impor,” ungkapnya.
