“Mengingat keuangan Negara semakin defisit, DAU makin tahun semakin turun, maka sudah semestinya semua Pokir di Jatim turun,” kata dia menegaskan.
Sementara itu, Sekretaris DPRD Sumenep Sumenep, Fajar Rahman mengungkapkan, bahwa Pokir adalah program yang diusulkan oleh anggota DPRD berdasarkan hasil Reses. Kemudian diberikan kepada Bappeda.
"Nah, oleh Bappeda didistribusikan ke OPD terkait. Kami di Sekretariat tidak banyak tahu kalau soal Pokir anggota DPRD. Itu urusan anggota dengan Bapak Bupati," kata mantan Kepala Satpol PP Sumenep ini.
Pihaknya enggan berkomentar lebih banyak terkait adanya desakan elemen masyarakat agar anggaran Pokir anggota DPRD Sumenep diturunkan selama masih suasana pandemi Covid-19.
