"Artinya kinerja Dinsos tersebut tidak begitu responsif menanggapi persoalan yang sedemikian. Contohnya, di wilayah Kepulauan," paparnya.
Kemudian Disdik Sumenep, yang dinilai kurang peka terhadap kondisi lembaga pendidikan dalam menetapkan kebijakan. Andi mencontohkan, pemberlakuan pembelajaran jarak jauh (PJJ) kurang efektif khusunya daerah Kepulauan.
"Di Kepulauan kita ketahui bersama sangat sulit mendapatkan signal atau jaringan, belum lagi para siswa banyak yang tidak mempunyai handphone," jelasnya.
OPD lain yakni Bappeda Sumenep. Menurutnya, dalam perumusan peraturan daerah (Perda) kurang objektif. Dia mencontohkan, Seperti halnya perencanaan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang akhir-akhir ini terus menuai kontroversi dari berbagai pihak.
