"Makanya kami kembali lakukan aksi demonstrasi ini untuk menagih kesepakatan itu, dan atas dasar itu semua pihak harus mundur dari jabatannya," katanya.
Basri juga mengatakan, kalau beras yang tidak bermerek paten dalam program BPNT itu harus dihapus karena sangat berpotensi menjadi permainan dan ladang meraup keuntungan pribadi oleh oknum.
"Dan itu sangat merugikan Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dan masyarakat lebih menginginkan beras yang bermerek paten karena kualitas dan kuantitasnya lebih terjamin," pungkasnya.
Sementara itu, dihadapan pendemo, Ketua Komisi IV Pamekasan" class="inline-tag-link">DPRD Pamekasan Mohammad Sahur menyampaikan, kalau pihaknya sudah melakukan mediasi dengan sejumlah pihak untuk mencari solusi dari kemelut yang terjadi di bawah terkait BPNT itu.
