“Literasi keuangan menjadi faktor kunci agar masyarakat tidak hanya menjadi pengguna layanan keuangan, tetapi mampu mengelola keuangan secara sehat dan berkelanjutan,” terangnya.
H. Fajar berharap kolaborasi antara lembaga keuangan, pemerintah daerah, dan masyarakat terus diperkuat. Dengan sinergi tersebut, cakupan inklusi keuangan syariah diyakini akan semakin luas dan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan warga.
“Kami memandang dengan kebersamaan tentu saja, inklusi keuangan syariah bisa menjadi salah satu pilar penting dalam mendukung pembangunan ekonomi di Kabupaten Sumenep,” tuturnya.
Dalam kegiatan itu, BPRS Bhakti Sumekar mengangkat tema “Peran Lembaga Penjamin Simpanan dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melindungi Dana Nasabah”.
