Koordinasi antarstaf membutuhkan waktu lama, mekanisme pengajuan yang belum efisien, dan pelacakan progres dokumen yang masih mengandalkan laporan manual.
Selain itu, kendala penyimpanan arsip fisik sering kali menghambat karena keterbatasan ruang serta risiko kerusakan dokumen.
Baca Juga:PMII STKIP PGRI Sumenep Lakukan Pemotongan Tumpeng Saat Acara Peresmian Kantor Sekertariat
Berangkat dari kondisi tersebut, Bagian Hukum Setdakab Sumenep berinovasi mengembangkan sistem berbasis web yang mampu mengintegrasikan seluruh tahapan pembentukan produk hukum secara digital.
SIPBRO dinilai efektif karena tidak hanya mempercepat proses kerja, tetapi juga mendukung upaya efisiensi dan transparansi di lingkungan birokrasi.
