Mahasiswa juga menyoroti sejumlah ketentuan kontroversial dalam RUU tersebut, termasuk perluasan kewenangan Polri dalam hal intelijen, pengaturan lalu lintas, pemberian rekomendasi penyidik di lembaga lain, hingga kontrol terhadap ruang siber.

Nurul menambahkan bahwa salah satu pasal bahkan membuka peluang bagi kepolisian untuk melakukan pemblokiran atau memperlambat akses digital, yang selama ini menjadi wewenang Kementerian Kominfo dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Baca Juga:Eks Anggota DPRD Pamekasan Rintis Bisnis Tambang Kapur, Gandeng Tokoh dan Stakeholder

Dalam unjuk rasa tersebut, sumenep" class="inline-tag-link">BEM STKIP PGRI Sumenep juga mengajukan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Menghindari tumpang tindih kewenangan antar-lembaga

Baca Juga:Setelah Merasa Bersalah, Copet di Sumenep Menyerahkan Diri