Anggota Komisi E DPRD Jatim itu mendesak Gubernur Jatim agar OPD yang menjadi verifikator semua pengajuan dana hibah harus melakukan monitoring dan evaluasi yang ketat. Termasuk Inspektorat Jawa Timur harus mengambil langkah taktis dan tegas terhadap penerima dana hibah dari Pemprov Jatim.
"Ini uang rakyat yang harus direalisasikan dan dipertanggungjawabkan secara profesional," pinta politisi PBB tersebut.
Ketua Forum Indonesia Transparansi Anggaran (Fitra) Jatim Ahmad Dahlan meminta Inspektorat Jatim meningkatkan kinerja. Sehingga tidak menjadi temuan BPK RI.
"Menurut saya, ada pengawasan yang bersifat preventif sebelum menjadi temuan BPK. Inspektorat harus bisa mendeteksi. Sehingga bisa diselesaikan di internal pemerintah," ujarnya.
