"Kami curiga, keberadaan e-warung terindikasi ada main, karena pada saat warga ingin mengambil di e-warung di tolak, selain itu keberadaan e-Warong di setiap desa ini tidak ada yang jelas," imbuhnya
Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Penanganan Fakir Miskin dan Penanganan Sosial, M. Nashrun, mengatakan, mekanisme penyaluran BPNT bebas dimana saja, tetapi jika dilakukan di daerah lain itu hanya kesulitan di rekapan data.
Bahkan untuk indikasi ada main, pihaknya dengan yakin tidak mungkin terjadi, karena pihaknya sudah melakukan pengecekan ke lapangan.
"Kami sering turun lapangan waktu pencairan, tapi tidak pernah menemukan masalah. Toh walapun ada itu karena efek politik pemilihan Kepala Desa (Kades)," kata Nashrun, Kamis (13/2/2020).
