SUMENEP, MaduraPost – Pimpinan organisasi perangkat daerah bersama seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Madura, Jawa Timur, diminta merancang sekaligus menjalankan program kerja yang memiliki ukuran kinerja jelas dan tepat menyentuh kebutuhan publik.
Penekanan tersebut diarahkan agar setiap agenda pembangunan tidak berhenti pada aktivitas administratif, melainkan benar-benar menghasilkan dampak konkret bagi masyarakat.
Arahan itu disampaikan Wakil Bupati (Wabu) Sumenep, Imam Hasyim, saat memberikan amanat dalam Apel Gabungan di Kantor Bupati Sumenep, Senin (5/1/2026).
Menurut dia, kualitas pembangunan daerah sangat ditentukan oleh ketepatan perencanaan serta keseriusan pelaksanaan program kerja.
“Perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang konsisten adalah dasar utama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil,” ujar Wabu Imam di hadapan peserta apel, Senin (5/1/2026) kemarin.
Ia menegaskan, setiap perangkat daerah tidak boleh hanya menitikberatkan pada besarnya penyerapan anggaran. Lebih dari itu, seluruh program yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 harus mampu menjawab persoalan nyata yang dihadapi masyarakat.
“Jangan sekadar fokus menghabiskan anggaran. Program yang dijalankan harus benar-benar menyelesaikan kebutuhan masyarakat dan memberi manfaat yang bisa dirasakan,” tuturnya.
Wabup Imam juga menekankan pentingnya indikator kinerja dalam setiap program. Menurut dia, pimpinan perangkat daerah bersama seluruh ASN wajib memiliki target yang terukur dan hasil yang jelas sejak tahap perencanaan.
“Setiap program kerja harus dilengkapi indikator yang jelas, sasaran yang terukur, serta output dan outcome yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati juga memaparkan capaian realisasi APBD 2025. Berdasarkan laporan yang diterimanya, realisasi pendapatan daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), tercatat melampaui target.
“Realisasi PAD mencapai 109,18 persen dari target yang ditetapkan,” ucapnya.
Ia menambahkan, jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, pendapatan daerah pada 2025 mengalami peningkatan signifikan.
“Dibandingkan realisasi pendapatan 2024, pendapatan 2025 naik sekitar 15,9 persen atau setara kurang lebih Rp48 miliar 409 juta,” jelas Wabup Imam.
Sementara itu, pada sisi belanja daerah, penyerapan anggaran tahun 2025 tercatat mencapai 88,30 persen. Nilai tersebut setara dengan belanja sekitar Rp2 triliun 388 miliar 458 juta 592 ribu 314 rupiah.
Meski demikian, ia menilai capaian tersebut tetap perlu diiringi dengan evaluasi yang berkelanjutan. Menurutnya, setiap perangkat daerah harus rutin meninjau pelaksanaan program untuk menilai kinerja, menemukan hambatan di lapangan, serta melakukan penyempurnaan kebijakan apabila diperlukan.
“Evaluasi bukan untuk mencari siapa yang salah, tetapi memastikan program berjalan lebih efektif, berkelanjutan, dan tetap sejalan dengan tujuan utama pembangunan,” katanya.
Ia berharap, melalui evaluasi yang konsisten dan perbaikan berkelanjutan, seluruh program pemerintah daerah dapat memberikan manfaat optimal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumenep secara nyata.***
