SAMPANG, MaduraPost – Sebagai upaya penananggulangan kemiskinan, Kementrian Sosial (Kemensos) menyalurkan bantuan berupa Program Keluarga Harapan (PKH). Akan tetapi program tersebut tidak semulus apa yang diharapkan oleh pemerintah dalam realisasinya dibawah.
Banyak upaya kongkalikong yang dilakukan oleh pendamping serta aparat desa untuk menyalurkan bantuan tersebut kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Seperti yang terjadi di Desa Sokobanah Daya Kabupaten Sampang. Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan Buku Tabungan (Butab) diduga disalah gunakan oleh Kepala Dusun Lonnangkek (Riyanto). Kurang lebih sekitar 28 penerima manfaat kartunya ditahan oleh aparat desa setempat.
Akibat ulahnya tersebut, masyarakat yang memiliki hak dalam bantuan tersebut menggeruduk rumah Kepala Dusun Lonnangkek pada hari Sabtu (09/01/2021).
Hal tersebut dibenarkan oleh KPM setempat. Menurutnya penahanan kartu ATM tersebut sudah lama dilakukakn oleh aparat desanya. Bahkan ia menuturkan dengan lantang untuk pencairan dana PKH tersebut dilakukan dirumah Kepala Dusun.
“Selama setahun ini (2020.red) saya hanya pegang kartu sekitar 3 bulan. Setelah itu diambil oleh Pak Apel (Kasun. Red),” tuturnya.
Sementara itu Kepala Dusun Lonnangkek Desa Sokobanah Daya mengelak prihal tersebut. Menurutnya ATM yang dipegang oleh dirinya hanya bentuk titipan dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Bahkan ia berdalih penahanan kartu ATM tersebut untuk memudahkan masyarakat dalam pengambilan bantuan sesuai dengan musyawarah.
“Ada sekitar 8-9 ATM yang disaya,” cetus Riyanto.
Dihubungi terpisah, pendamping PKH Sokobanah Daya Slamet berdalih tidak tau permasalahan tersebut. Menurutnya kartu PKH tersebut sudah diberikan kepada semua penerima manfaat. Bahkan dirinya tidak mengetahui adanya kartu ATM yang dipegang oleh aparat desa (kepala dusun).
“Saya taunya pas ramai-ramai kemarin saya langsung temui masyarakat,” ungkap Slamet saat dihubungi MaduraPost via telepon selulernya, Senin (11/01/2021) Kemaren. (Mp/ron/kk)
