SUMENEP, MaduraPost – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Madura, Jawa Timur, berkomitmen mendorong terbentuknya Koperasi Merah Putih di seluruh desa dengan memberikan kemudahan dalam proses legalisasi.
Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah penyediaan fasilitas pembuatan akta notaris yang sepenuhnya dibiayai oleh APBD setempat.
Moh. Ramli, Kepala DKUPP Sumenep mengungkapkan, bahwa inisiatif pembentukan koperasi ini akan digulirkan melalui Musyawarah Desa, dengan keterlibatan aktif pemerintah kabupaten dalam setiap tahapnya.
“Kami menargetkan peluncuran resmi koperasi ini pada 12 Juli 2025. Karena itu, seluruh rangkaian musyawarah desa harus rampung paling lambat akhir Juni. Hal ini sudah ditegaskan melalui surat dari Sekretaris Daerah yang ditujukan ke seluruh camat,” ujar Ramli pada wartawan, Rabu (30/4).
Menurutnya, seluruh biaya yang berkaitan dengan pengurusan akta notaris untuk koperasi akan ditanggung langsung oleh pemerintah kabupaten.
Ini merupakan bentuk implementasi dari Instruksi Presiden yang menekankan pentingnya memperkuat ekonomi berbasis desa melalui koperasi.
“Anggaran daerah kami siapkan untuk mencover seluruh biaya pencatatan di notaris. Ini bagian dari komitmen kami dalam mendukung kebijakan strategis nasional,” tambah Ramli.
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Jawa Timur turut memberikan dukungan terhadap program ini, meskipun dengan cakupan yang terbatas.
Berdasarkan informasi yang diterima, Pemprov hanya membantu pembiayaan untuk dua desa di setiap kecamatan dalam proses pendirian koperasi.
“Sumenep punya total 27 kecamatan. Artinya, hanya 54 desa yang ditanggung oleh anggaran provinsi. Selebihnya, sekitar 280 desa dari total 334, akan dibantu langsung oleh pemkab,” jelas Ramli.
Program Koperasi Merah Putih ini digadang-gadang menjadi pilar utama dalam penguatan ekonomi desa dan pengembangan potensi lokal yang berkelanjutan.
Pihaknya berharap, koperasi ini dapat berperan strategis dalam mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat desa.***
