SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Pemerintahan

1320 Rumah di Bangkalan Terima Bantuan dari Kementrian PUPR

Avatar
×

1320 Rumah di Bangkalan Terima Bantuan dari Kementrian PUPR

Sebarkan artikel ini

BANGKALAN, MaduraPost – Sebanyak 1.320 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Bangkalan terima bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Selasa (28/07/2020).

Diketahui, rumah tidak layak huni di Kabupaten Bangkalan sekitar 118.878 rumah. Sedangkan diajukan terhadap Kementerian PUPR, dari 1.320 RTLH, tersebar di 33 desa dan 13 kecamatan di Kabupaten Bangkalan, hanya 900 lebih yang lolos verifikasi dan akan segera dikerjakan untuk direnovasi.

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Baca Juga :  Kades Guluk-guluk Menyambut Kunjungan Menko PMK RI di Ponpes An-Nuqayah

Hal itu disampaikan oleh Anggota Komisi V DPR RI, H. Syaifudin Asmoro , bahwa program yang ada di PUPR ini tidak hanya sebatas PSBS, masih banyak program yamg lain. Namun untuk PSBS ini sangat penting untuk masyarakat yang ada di desa ataupun di kota.

“Semoga kedepannya dapat lebih meningkatkan agar ploting anggaran untuk PSBS bertambah, dan bisa menyelesaikan RTLH di Bangkalan,” ujar Syafiuddin selaku kemitraan Kementrian PUPR.

Baca Juga :  Bupati Sumenep Dua Hari Silaturrahmi ke Pulau Sapeken

Syafiuddin juga menerangkan, Jumlah dana yang akan ditransfer sebanyak Rp 17.500.000. yang akan diberikan secara non tunai, sebagai realisasi program BSPS kepada penerima melalui rekening masing-masing.

“Setiap rumah Rp 17,5 juta, ditransfer langsung ke rekeningnya, untuk memperbaiki rumah RTHL, semoga yang kurang mampu bisa terbantu,” pungkasnya.

Sementara itu, R Abdul Latif Amin Imron Bupati Bangkalan sangat mengapresiasi dalam sambutannya menyampaikan bahwa di tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Bangkalan mendapatkan bantuan APBN dari Kementrian PUPR. Yang berupa program BSPS.

Baca Juga :  Pemprov Jatim Anggarkan Rp 704 Juta Untuk Supervisi Proyek Pelebaran Jalan di Sampang

Program ini harus kita gunakan sesuai dengan tupoksinya. Kepala Desa serta Camat yang warganya mendapatkan bantuan ini untuk melakukan koordinasi dan pengawasan agar berjalan dengan lancar.

“Jangan sampai ada penggandaan anggaran. Sebab, kegiatan ini diawasi langung oleh KPK. Jadi diawasi dengan betul-betul, baik kualitas maupun kuantitas. Sehingga tidak merugikan masyarakat,” terang bupati. (Mp/sur/rus)

Baca berita lainya di Google News atau gabung grup WhatsApp sekarang juga!

Konten di bawah ini disajikan oleh advertnative. Redaksi Madura Post tidak terlibat dalam materi konten ini.