SUMENEP, MaduraPost – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Peduli Masyarakat Sumenep (GPMS) kembali gelar aksi demonstrasi ke Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Madura, Jawa Timur. Kamis, (23/9/2021) pagi.
Mereka lagi-lagi menuntut agar Bupati Sumenep, melakukan evaluasi kepada sembilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang masuk kepada catatan mahasiswa. Mahasiswa menilai, sembilan OPD ini tidak melakukan fungsi dan tugasnya dengan baik.
Sembilan OPD itu diantaranya Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Badan Perencanaan Daerah (Bappeda), Inspektorat, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil), Dinas Perhubungan (Dishub), dan Dinas Kesehatan (Dinkes).
“Ini sebenarnya adalah demo lanjutan beberapa bulan lalu. Saat itu Bupati berjanji akan memperbaiki 9 OPD yang bermasalah. Oleh karenanya, kami menagih lagi dari beberapa audiensi yang kami lakukan kepada OPD yang bersangkutan,” kata Andi, pada media, Kamis (23/9).
Paling parah, Mahasiswa mengoreksi Dinkes Sumenep yang dinilai bercanda saat diajak audiensi oleh GPMS. Andi Holis, Korlap Aksi mengatakan, selain Dinkes ada Disdik Sumenep yang juga menjadi catatan penting mahasiswa.
“Kami sempat menyurati kepada Dinkes, bahwa dihasil suratnya di Dinkes ini tidak ada jawaban yang jelas kepada GPMS saat hendak melakukan audiensi. Bahkan, Kepala Dinkes tidak menemui kita. Hal itu yang menjadi kekecewaan kita,” ungkapnya.
Sementara Disdik, pihaknya menegaskan, ada beberapa keanehan dalam penerbitan buku yang bersumber dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Menurut mahasiswa, persoalan Disdik harus tetap dikawal, utamanya di pendidikan di wilayah Kepulauan.
“Dalam statemen yang dikeluarkan oleh Pak Iksan, ketika menyampaikan soal buku yang dikeluarkan Disdik. Ternyata pembelian buku itu ternyata itu bekerjasama dengan penerbit. Padahal, itu sudah jelas di atur bahwa semua lembaga pendidikan Dana BOS itu harus bersifat umum mau dibelanjakan kepada siapapun. Artinya disitu kita menilai Disdik telah bekerjasama, jangan-jangan terjadi sesuatu,” urainya.
“Karena sifatnya Disdik itu cukup sentral, menyentuh kehidupan masyarakat, maka desakan kita agar OPD Dinkes dan Disdik ini bisa disikapi secara serius secara sistem yang dilakukan,” tambahnya.
Sebab itu, mahasiswa mendesak agar Bupati Sumenep bisa menyelesaikan apa yang menjadi tuntutan pendemo.
“Desakan yang ingin saya sampaikan kepada Bupati dari 9 OPD ini, dari berbagai elmen OPD agar bisa merespon berbagai data yang sudah kami catat. Dari tuntunan ini sudah kami katakan kepada Bupati. Ini sudah keluar dari sistem tugas dan fungsi OPD sendiri,” paparnya.
“Kalau tetap tidak becus, ya terpaksa Bupati harus bisa menempatkan orang-orang yang terbaik di lingkungan OPD Sumenep,” timpalnya.
Pada aksi itu mahasiswa tidak puas, sebab tidak ditemui oleh Bupati Sumenep. Mereka hanya ditemui oleh Kepala Bidang (Kabid) Mutasi Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Sumenep, Suharjono.
Suharjono mengatakan, bahwa saat ini massa aksi tidak bisa menemui Bupati Sumenep, sebab tengah menghadiri sebuah undangan.
“Bapak Bupati itu bertugas perundangan. Kalau sudah tugas kan berarti ada yang ditugaskan. Sementara kebijakan pejabat tertinggi disini kan Pak Bupati. Jadi beliau bertugas perundangan,” ujarnya.
Karena tidak ditemui Bupati Sumenep, mahasiswa memilih mundur dan membubarkan aksi demonstrasi. Namun mereka berjanji, akan datang kembali dengan massa yang lebih banyak.
