BANGKALAN, MaduraPost – Suasana balai desa Baipajung, Kecamatan Tanah Merah, Sabtu (27/09/2025), mendadak ramai.
Ratusan warga tampak antusias menyambut kehadiran putra daerah sekaligus Anggota DPRD Bangkalan dari Fraksi Partai Gerindra.
Ia Ambar Pramudya Wardani, yang sedang melaksanakan agenda reses masa persidangan pertama tahun ini.
Momen reses kali ini bukan sekadar formalitas. Warga benar-benar berebut kesempatan untuk menyampaikan keluh kesah.
Mulai dari jalan desa yang rusak, layanan kesehatan yang masih terbatas, hingga harapan peningkatan akses pendidikan dan program pemberdayaan ekonomi.
Mendengar curahan hati warga, Ambar dengan sabar menanggapi satu per satu. Ia menegaskan bahwa semua masukan akan diperjuangkan melalui jalur resmi DPRD, terutama lewat Komisi III yang membidangi urusan pembangunan.
“Reses ini adalah momentum penting untuk menyerap langsung kebutuhan masyarakat. Setiap aspirasi yang kami terima akan kami kawal agar bisa masuk dalam program pembangunan daerah,” ungkap Ambar.
Politisi muda Gerindra ini juga menekankan pentingnya pemerataan pembangunan di Bangkalan.
Menurutnya, pembangunan tidak boleh hanya terpusat di perkotaan, tetapi harus menjangkau seluruh pelosok desa.
“Kehadiran DPRD harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Kami tidak ingin aspirasi berhenti di forum reses saja, tapi harus ditindaklanjuti dengan program nyata,” tegasnya.
Kegiatan reses berlangsung hangat dengan kehadiran tokoh masyarakat, perangkat desa, hingga kelompok pemuda. Mereka menilai Ambar sebagai wakil rakyat yang mau turun langsung mendengar suara warga.
“Jarang ada anggota dewan yang mau mendengar kami secara terbuka begini. Semoga aspirasi kami benar-benar diperjuangkan,” ujar salah satu warga dengan penuh harap.
Reses Ambar Pramudya Wardani kali ini menjadi bukti nyata bahwa komunikasi langsung antara rakyat dan wakilnya masih sangat dinantikan.
Kehadirannya di tengah masyarakat seolah menjadi pengingat: DPRD bukan hanya ruang sidang, melainkan jembatan yang harus menghubungkan suara rakyat dengan kebijakan pembangunan.***
