PAMEKASAN, MaduraPost – Pelaksanaan percepatan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebesar Rp 600.000.00,- periode Januari, Februari dan Maret 2022 di beberapa desa di Kabupaten Pamekasan menuai polemik ditengah-tengah masyarakat.
Pasalnya, penyaluran bantuan yang saat ini juga disebut sebagai bantuan program sembako yang disalurkan tunai melalui PT. Pos Penyalur di beberapa desa di Kota Gerbang Salam sepertinya tidak sesuai dengan Keputusan Direktur Jendral Penanganan Fakir Miskin bernomor : 29/6/SK/HK.01/2/2022 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) percepatan penyaluran BPNT 2022.
Selain itu, dalam penyalurannya (BPNT, red) di beberapa desa di Kabupaten yang dipimpin oleh Bupati Baddrut Tamam itu nampaknya terindikasi banyak dijadikan kesempatan oleh pihak-pihak atau Oknum di Desa untuk memperkaya diri.
Salah satunya seperti pada penyaluran di Desa Taroan, Tlanakan, Pamekasan. Dimana dalam penyalurannya selain terjadi kericuhan, pengancaman akan hapus daftar KPM sebagai penerima BPNT, pemberian surat pernyataan kepada KPM dan harus membeli ke salah satu Agen atau E-Warung, ternyata mekanisme atau sistem penyalurannya antara tahap pertama dan kedua tidak sama.
“Pelaksanaan penyaluran BPNT di Desa Taroan itu dilaksanakan 2 tahap, tahap pertama dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 2 bulan Maret kemaren, pada waktu itu KPM tidak diberikan uang tunai yang 600rb, tapi full diberikan sembako,” ujar Atiq salah seorang Tokoh Masyarakat (Tomas) setempat, Senin (7/3/2022).
Sementara tahap kedua, kata Mas Atiq (akrab disapa), penyaluran Bansos tersebut disalurkan pada hari Sabtu, (5/3) kemarin. pada penyaluran tahap kedua itu sistem penyalurannya (BPNT, red) itu berbeda antara penyaluran yang dilakukan pada waktu pagi hari dengan yang dilakukan pada sore hari itu tidak sama.
“Pagi sebelum terjadi kisruh KPM diberi sembako full seratus persen, dan setelah terjadi kisruh KPM itu dikasih sembako dan uang 300rb, kemudian pada sore hari karena situasinya semakin kisruh dan banyak protes, baru uangnya itu dikasihkan penuh ke KPM,” ungkapnya.
Ia menambahkan, bahwasanya yang menjadi persoalan saat ini adalah sistem penyalurannya (penyaluran BPNT Desa Taroan, red) yang tidak sama antara tahap pertama dengan yang kedua.
“Mana yang benar Juknisnya yang dipakai, soalnya ada yang dikasih uang tunai full 600rb, ada yang dikasih sembako dan uang 300rb serta ada yang dikasih sembako semua, mana yang benar,” katanya.
Sementara Kepala Desa Taroan H Syaifudin melalui hubungan telpon selulernya pada (5/3) yang lalu mengatakan, memang benar uang BPNT itu haknya KPM, tapi kan pemerintah nyuruh uang itu untuk membeli sembako.
“Saya minta memang kepada warga upayakan yang tidak menyalahi aturan seperti yang diminta oleh pemerintah untuk membeli sembako meskipun separuh dari dana itu, saya memang nyuruh membelinya (sembako di Agen yang ditunjuk, red),” tukasnya.
Diinformasikan, bahwa berdasarkan informasi dan nota harga rincian pembelian sembako milik salah satu KPM dari toko Nusa adalah beras 45 kg (5 karung) bergambar logo Pamekasan dihargai Rp 495.000 (Rp 11.000/kg), telor seberat 3 kg Rp 71.500 (Rp 23.500/kg), kacang seberat 0.4 kg Rp 12000 (Rp 30.000/kg), beras-J seberat 0.5 kg Rp 6500 (Rp 13.000/kg) dan kentang seberat 1 kg Rp 15.000 (Rp 15.000/kg).
Sementara berdasarkan harga di pasaran, beras premium Rp 9500/kg, telor Rp 21.500/kg dan kacang Rp 25.000/kg.
