JAWA TIMUR, MaduraPost – Anggota Komisi C dan Badan Anggaran DPRD Jawa Timur, Nur Faizin, menyuarakan keprihatinannya terhadap tingginya angka kemiskinan di Pulau Madura yang masih berada di atas rata-rata provinsi dan nasional.
Menurutnya, keempat kabupaten di Pulau Madura, yakni Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep, menjadi penyumbang terbesar kemiskinan di Jawa Timur.
“Bahkan empat kabupaten di Pulau Madura jadi penyumbang terbesar kemiskinan di Jawa Timur. Ini tentu menjadi kekhawatiran sekaligus PR kita semua,” ujar anggota Fraksi PKB DPRD Jawa Timur ini usai melangsungkan rapat Pendapat Banggar pembahasan RAPBD Tahun 2025, Senin (28/10) siang.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur per Maret 2024, persentase penduduk miskin di empat kabupaten Pulau Madura tergolong tinggi, dengan rincian Bangkalan sebesar 18,66 persen, Sampang 20,83 persen, Pamekasan 13,41 persen, dan Sumenep 17,78 persen.
“Angka tersebut jauh berada di atas angka kemiskinan provinsi dan nasional,” kata legislator yang mewakili daerah pemilihan Jatim XIV, meliputi Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep itu.
Untuk perbandingan, angka kemiskinan di Provinsi Jawa Timur per Maret 2024 tercatat sebesar 9,79 persen, sementara angka nasional berada di 9,03 persen.
Selain itu, tingginya angka kemiskinan di Madura juga sejalan dengan angka pengangguran di daerah tersebut. Misalnya, pada tahun 2023, tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Bangkalan mencapai 6,18 persen.
Nur Faizin menegaskan, perlunya kebijakan afirmatif dari Pemprov Jatim untuk mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran di Madura.
Salah satu langkah yang dia usulkan adalah dengan menyusun Road Map Pengentasan Kemiskinan di Madura.
“Pemprov perlu melakukan kebijakan yang afirmatif (special treatment) terhadap Pulau Madura. Bila perlu, Pemprov harus segera menyiapkan road map tentang pengentasan kemiskinan di Madura setidaknya untuk 5 tahun ke depan,” papar dia.
“Nantinya, road map tersebut dapat berisi dokumen strategi yang akan menjadi landasan operasional dan acuan bagi pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, dan stakeholder lainnya dalam mengentaskan kemiskinan secara sinergis di Pulau Madura,” timpalnya lebih lanjut.
Pihaknya menambahkan, jika upaya ini tidak dilakukan, Madura akan semakin tertinggal dari daerah lain di Jawa Timur.
Ia juga menekankan pentingnya inisiatif ini untuk mendorong pemprov lebih serius dan peduli terhadap masyarakat Madura melalui serangkaian kebijakan yang komprehensif dan berkelanjutan.
“Jangan sampai tema RKPD Jatim 2025 yang berjudul ‘Peningkatan Kualitas SDM untuk Mendukung Transformasi Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan’ hanya sebatas omong-omong belaka, karena Madura tidak diberi intervensi khusus, utamanya dalam peningkatan SDM dan pengentasan kemiskinan,” pungkas Nur Faizin.***
