Minta Terbitkan Perda Disabilitas, PPDI Sampang Layangkan Surat ke DPRD

  • Bagikan
Munarwi, Ketua Paguyuban Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Sampang (Foto : Imron Muslim/MaduraPost)

SAMPANG, MaduraPost – Belum jelasnya payung hukum yang dirasakan kaum disabilitas di Kabupaten Sampang, Paguyuban Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) cabang Sampang melayangkan surat audiensi ke Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.

Munarwi, Katua Paguyuban Persatuan Penyandang Disibilitas Indonesia di Kabupaten Sampang mengatakan. Pihaknya mengirimkan surat audiensi ke DPRD guna meminta pihak legislatif untuk membuat payung hukum atau peraturan daerah (Perda) yang jelas tentang hak-hak bagi penyandang disabilitas.

“Kami hanya minta aturan yang jelas bagi kawan-kawan disabilitas,” ujar Munarwi kepada MaduraPost, Senin (27/09/2021).

Selama ini kata Munarwi, Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang belum memberikan fasilitas ruang publik serta akses yang mendukung dan berpihak terhadap kaum difable. Menurutnya pemerintah daerah juga harus cepat merealisasikan pearturan keputusan presiden (kepres) yang sudah ada.

BACA JUGA :  Karena Depresi, Gadis di Sumenep Mengakhiri Hidupnya Dengan Loncat ke Sungai

“Kalau kepresnya kan sudah ada tinggal bagaimana peran pemerintah daerah melaksanakan undang-undang tersebut, kalau didaerah lain kami lihat sudah ada, cuma di Sampang belum,” imbuhnya.

Sementara itu, Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) Pengurus Cabang Nahdhatul Ulama (PCNU) Kabupaten Sampang Faisol Romdhoni mendukung penuh upaya yang dilakukan oleh PPDI Kabupaten Sampang. Menurut Faisol langkah tersebut sebagai upaya menyama ratakan hak-hak disabilitas dengan yang lainnya.

BACA JUGA :  Anggota Polisi Polres Sampang Beri Bantuan Siswa PAUD yang Sekolah Ditempat Tak Layak

“Selama ini kaum disabilitas masih belum terpenuhi hak-haknya. Semoga nantinya pemerintah daerah memberikan perlindungan berupa peraturan daerah (perda) terhadap kaum disabilitas,” ungkap Faisol.

Pihaknya melalaui Lakpesdam akan terus melakukan pendampingan terhadap kaum disabilitas.

“Kami bersama yang lainnya nanti juga akan mendorong pemerintah baik legisalatif maupun eksekutif untuk memberikan akses publik baik segi pendidikan, kesehatan, ekonomi tentunya dengan peraturan yang jelas,” timpalnya.

Dihubungi terpisah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang Nurul Huda menyambut baik surat audiensi yang dilakukan oleh PPDI Sampang.

BACA JUGA :  Hidup Sebatang Kara di Gubuk Reyot, Nenek Masirah Luput Dari Bantuan Pemerintah

“Surat audiensi sudah kami terima (Komisi IV red),” ujar Huda.

Meski begitu anggota DPRD komisi IV belum mengambil sikap kapan waktu yang akan diberikan kepada PPDI. Menurutnya legislatif saat ini masih disibukkan dengan pembahasan P-ABPD 2021.

“Waktunya belum kami sampaikan kapan audiensinua. Tunggu saja nanti,” imbuh Huda.

Namun menurut Politisi Partai Demokrat itu apapun yang menjadi tuntutan nanti tentang hak-hak penyandang disabilitas akan diupayakan semaksinal mungkin.

“Kami belum tau poin apa yang akan disampaikan oleh PPDI, namun semua aspirasinya bakal kami tampung dan diusahakan,” pungkasnya.

  • Bagikan