NASIONAL, MaduraPost – Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan reaksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait prahara yang terjadi di Partai Demokrat antara Ketua Umum AHY dan KSP Moeldoko.
Mahfud mengungkap pernyataan Presiden Jokowi yang tampak tidak mau mendukung aksi Moeldoko tersebut.
Kepala Negara meminta KLB Demokrat yang memilih Moeldoko sebagai Ketum untuk tidak disahkan.
“Saya bersama Menkumham dan Presiden, ‘Gimana Nih Pak? Hukumnya bagaimana’ kata Pak Jokowi kepada saya,” jelasnya, dalam diskusi virtual melalui live Twitter bersama Didik J Rachbini, Rabu (29/9/2021).
“Hukumnya, Pak, ndak boleh ada muktamar seperti itu. Karena muktamar itu atau kongres itu harus diminta oleh pengurus yang sah,” kata Presiden Jokowi yang disampaikan Mahfud.
Lanjutnya, ia memberikan penjelasan kepada Presiden Jokowi terkait aturan pelaksanaan KLB.
“Ini kan mereka di luar, bukan pengurus yang sah, jadi itu ndak boleh disahkan,” katanya.
“Kata Pak Jokowi, ‘Kalau memang begitu tegakkan saja hukum, ndak usah disahkan Pak Moeldoko meskipun dia teman kita dan punya ambisi politik’, kata Pak Jokowi,” kata Mahfud menirukan ucapan Jokowi saat itu.
“Itulah saya dan Pak Yasonna segera mengumumkan ndak bakal mengesahkan Moeldoko,” katanya.
Lebih lanjut, Mahfud mengatakan Presiden Jokowi mau memberikan intervensi masalah Demokrat ini. “Kalau Istana mau masuk sebenarnya ketika Moeldoko kongres di Medan itu, kita tinggal mengesahkan aja dengan kasar gitu, tapi pada waktu itu saya menghadap presiden,” tukasnya.
Dilansir :www.wartaekonomi.co.id
