Mantan Kades Batu Ampar Guluk-guluk Kembali Mangkir Panggilan Penyidik Polisi

  • Bagikan

LSUMENEP, MaduraPost – Mantan Kepala Desa Batu Ampar, Kecamatan Guluk-guluk, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur H. Mohammad Farid Rofik kembali mangkir dari panggilan Penyidik Unit IV PIDKOR Satreskrim Polres Sumenep.

Seperti pada pemberitaan sebelumnya, mantan Kepala Desa Batu Ampar tersebut tersandung kasus dugaan tindak pidana korupsi penggunaan keuangan desa yang bersumber dari DD/ADD sebesar Rp 5.812.573.313.00,- tahun anggaran 2015 – 2019.

BACA JUGA :  Abd Wahed Resmi Terdaftar Sebagai Cakades Batu Ampar Guluk-guluk

Menurut Abdur Rahem selaku Ketua Koordinator LSM Jatim Corruption Watch (JCW) Jawa Timur sekaligus pelapor dari perkara tersebut mengatakan, Mangkirnya mantan Kades Batu Ampar itu dalam pemanggilan penyidik itu diduga kuat ada unsur kesengajaan dan unsur sadar akan kepastian. Ia juga mengatakan, terlapor mangkir dari panggilan resmi penyidik itu ada sangsi hukumnya.

“Penyidik sudah menerbitkan surat pemanggilan yang ke 1, akan tetapi Mantan Kades Batu Ampar mengirim surat keterangan dokter. Kemudian dikirimlah panggilan ke 2, tapi mantan Kades tersebut kembali mangkir. Oleh karena itu, saya minta dengan hormat kepada penyidik untuk segera menerbitkan surat perintah membawa bagi pihak yang dipanggil tersebut,” pungkasnya, Selasa (20/4/2021).

BACA JUGA :  Sepeda Motor Hilang Diparkiran Klinik, Pasien Minta Tanggung Jawab

Ia juga mengatakan, pada tanggal 15 April 2021 kemarin, pihaknya sudah menerima balasan surat dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Timur dengan nomor surat : 24/S/XVIII.PPID.SBY/04/202I.

“Itu merupakan tindak lanjut dari laporan kami ke BPK RI perwakilan BPK Jatim dengan Nomor pengaduan:13/PM-WA.SBY/04/2021, tertanggal 06 April 2021 tentang permintaan audit adanya dugaan tindak pidana korupsi pada Desa Batu Ampar tersebut,” terangnya.

BACA JUGA :  Dugaan Pelecehan Jurnalis, Polisi Koordinasi dengan Ahli Bahasa 

Kembali Abdur Rahem meminta kepada pihak Polres Sumenep agar segera mengeluarkan surat perintah penangkapan langsung terhadap terlapor.

  • Bagikan