SUMENEP, MaduraPost – Sejumlah mahasiswa yang mengatasnamakan Gerakan Peduli Masyarakat Sumenep (GPMS) gelar aksi demonstrasi ke kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Madura, Jawa Timur. Jumat, 12 Maret 2021.
Aksi GPMS ini menyoal tentang 9 kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) yang dinilai patut diberikan rapor merah. Pasalnya, aspirasi tersebut menurut kajian sejumlah pendemo, banyak OPD yang bekerja tidak becus dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat.
Sedikitnya 9 OPD yang kaji mahasiswa diantaranya Dinas Perhubungan (Dishub), Badan Perencana Daerah (Bappeda), Dinas Kesehatan (Dinkes), Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H. Moh. Anwar, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PRKP) dan Cipta Karya, Dinas Sosial (Dinsos), serta Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep.
“Kami dengan teman-teman yang lain, mempunyai keluh kesah. Banyak kinerja OPD di lingkungan Pemerintah Sumenep yang dinilai kurang baik,” terang Andi Kholis, koordinator lapangan (Korlap) aksi, usai melakukan diskusi di halaman Pemkab Sumenep, Jumat, (12/3/2021).
Andi mencontohkan, seperti halnya Dinsos Sumenep. Menurutnya, selama ini kurang proaktif pada kasus-kasus bantuan langsung tunai yang dinilai tidak tepat sasaran.
“Artinya kinerja Dinsos tersebut tidak begitu responsif menanggapi persoalan yang sedemikian. Contohnya, di wilayah Kepulauan,” paparnya.
Kemudian Disdik Sumenep, yang dinilai kurang peka terhadap kondisi lembaga pendidikan dalam menetapkan kebijakan. Andi mencontohkan, pemberlakuan pembelajaran jarak jauh (PJJ) kurang efektif khusunya daerah Kepulauan.
“Di Kepulauan kita ketahui bersama sangat sulit mendapatkan signal atau jaringan, belum lagi para siswa banyak yang tidak mempunyai handphone,” jelasnya.
OPD lain yakni Bappeda Sumenep. Menurutnya, dalam perumusan peraturan daerah (Perda) kurang objektif. Dia mencontohkan, Seperti halnya perencanaan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang akhir-akhir ini terus menuai kontroversi dari berbagai pihak.
“Ini harus segera di evaluasi oleh para pihak yang berwenang,” tegasnya.
Menanggapi hal itu, Bupati Sumenep, Achmat Fauzi, mengapresi aksi mahasiswa itu. Bupati Fauzi menjelaskan, para mahasiswa sudah berani menyampaikan aspirasinya secara langsung.
“Kami terus mengkaji dan melihat, dan kami cocokkan. Permintaan mahasiswa yang pasti, saya tetap berusaha, karena ini apresiasi mereka mampu dan berani melakukan penyampian aspirasi kepada kami. Artinya, aspirasi itu sudah kami terima, baik secara tertulis dan dari apa yang disampaikan mahasiswa,” ucap Bupati Fauzi.
Kedepan, Bupati Fauzi akan melakukan beberapa langkah kongkret terkait tuntutan aktivis mahasiswa. Pihaknya berjanji akan menginput data dan beberapa informasi dari internal Pemkab Sumenep terlebih dahulu.
“Rapot merah ini kan ada dari eksternal maupun internal. Nantinya kita akan padukan. Kami kan juga punya dapur sendiri, internal gimana. Tapi kalau eksternal tidak apa-apa memberikan rapot merah. Kalau dari internal, ya pasti ada beberapalah yang tidak kami buka disini,” pungkasnya.
Untuk diketahui, aksi demonstrasi berjalan baik dengan kawalan ketat aparat kepolisian. Para mahasiswa disambut baik oleh Bupati Fauzi, dan melakukan diskusi sarasehan di halaman Pemkab Sumenep.
