SUMENEP, MaduraPost – Komisi III DPRD mengadakan rapat koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Sumenep, Madura, Jawa Timur, guna membahas langkah-langkah penanganan banjir di wilayah perkotaan serta beberapa kecamatan yang terdampak.
Akhmadi Yasid, anggota Komisi III DPRD Sumenep mengungkapkan, bahwa penyelesaian masalah banjir ini memerlukan dana yang tidak sedikit.
Salah satu contoh proyek yang membutuhkan anggaran besar adalah pembangunan saluran air baru di Jalan Trunojoyo, Kelurahan Kolor, Kecamatan Kota Sumenep.
“Untuk membuat saluran baru saja, anggarannya minimal sekitar Rp25 miliar,” ungkap Yasid saat meninjau lokasi, pada Senin (17/2).
Selain pembangunan saluran, lanjutnya, perbaikan infrastruktur di kawasan tersebut juga perlu dilakukan, termasuk peninggian jalan guna mencegah banjir berulang.
“Kami menemukan bahwa jalan di Jalan Trunojoyo harus ditinggikan, yang tentunya juga membutuhkan anggaran besar. Ini penting agar kawasan ini tidak terus-menerus dilanda banjir setiap tahun,” tambahnya.
Yasid menekankan perlunya intervensi pemerintah pusat dalam hal pendanaan, mengingat besarnya biaya yang dibutuhkan untuk menangani permasalahan ini.
“Harus ada upaya dari dinas terkait untuk mengajukan bantuan anggaran tambahan ke pemerintah pusat, agar solusi banjir di kota ini bisa segera terealisasi,” tuturnya.
Lebih lanjut, Yasid mengungkapkan, bahwa pemerintah daerah berencana membangun embung di Desa Sendir sebagai langkah mitigasi banjir yang kerap terjadi di Kecamatan Batuan, Saronggi, dan Lenteng.
“Pembangunan embung ini juga memerlukan dana yang besar, sekitar Rp25 miliar, karena ada proses pembebasan lahan yang harus dilakukan,” jelasnya.
Sebagai langkah awal, ia berharap, Dinas PUTR Sumenep segera melakukan normalisasi saluran di Jalan Trunojoyo serta membangun talangan air di sepanjang ruas jalan tersebut.
“Untuk kawasan perkotaan, penanganannya relatif lebih mudah dan bisa dilakukan lebih cepat. Kami telah membahas detailnya, dan untuk tahap awal, ini bisa segera direalisasikan. Namun, tetap perlu pembahasan lebih lanjut di Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran (Timgar),” tegasnya.
Setelah rapat koordinasi, anggota Komisi III DPRD Sumenep dan pihak Dinas PUTR langsung turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan kondisi infrastruktur.
Selanjutnya, kedua belah pihak melanjutkan pembahasan secara lebih rinci di gedung Dinas PUTR untuk merumuskan solusi komprehensif terhadap persoalan banjir di Sumenep.***
