SAMPANG, MaduraPost – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang, angkat bicara terkait penundaan Pilkades di Kabupaten Sampang pada tahun 2025.
Hal itu disampaikan Pimpinan Komisi I SBG Sekretaris DPRD Sampang dari Partai Demokrat, RH. Aulia Rahman, bahwa penundaan Pilkades hingga tahun 2025 merupakan Manuver Bupati untuk kepentingan politik yang akan datang.
Aulia menyebut sejumlah daerah di Madura yang justru siap melaksanakan pilkades pada 2021. Sehingga penundaan Pilkades di Sampang hingga Tahun 2025 menurut Aulia sangat kental dengan kepentingan politik incamben untuk periode mendatang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Jadi mau dilaksanakan lebih maju atau tidak itu terserah, kerena kebijakan ada di Bupati, itu yang jelas yang punya kepentingan Bupati, karena Perbub yang membuat Bupati yang mengajukan Bupati, namun pada waktu pembahasan di komisi I tidak ada pelaksanaan Pilkades tahun 2025 kok baru sekarang ini,” katanya, Senin (29/03/2021).
Lebih lanjut Aulia menuding bahwa Manuver Bupati Sampang menunda Pilkades Hingga Tahun 2025 sangat tidak mempunyai dasar. ” Apalagi alasannya hanya Covid-19,” Lanjut Aulia.
“Jika dengan alasan Covid-19 Bupati akan menunda Pilkades hingga tahun 2025, Kenapa Bupati justru membiarkan acara kerapan Sapi beberapa waktu lalu di Daerah Gulbung,” Tanya Aulia.
Pada saat Rapat pembahasan dengan Komisi I DPRD, Aulia menjelaskan tidak pernah ada wacana Pilkades Tahun 2025.
“Sudah tidak usah bermanuver terhadap calon kepala Desa yang incamben ataupun kepala Desa yang diluar untuk menarik simpati, tetapi jalani aja sesuai masa jabatan yang berakhir, karena tahun 2021 sudah banyak yang berakhir masa jabatan kepala Desa,” tuturnya.
“Sekarang Sampang dengan alasan prokes covid -19 apa? Wong kerapan sapi di Gulbung saja tanpa prokes berjalan tidak ada masalah, Kenapa oleh bupati kerapan sapi diadakan tidak ada masalah, cumen Pilkades yang sudah ada anggaran jadi masalah, karena kerapan sapi tidak ada anggaran cumen anggaran pribadi dari kelompok masyarakat bisa terlaksana prokes, apalagi Pilkades yang sudah ada anggarannya mau ditunda tahun 2025,” Jelas Aulia.
