Ketua BPD dan Ketua P2KD Desa Batu Ampar Bukan Dari Warga Desa Setempat

  • Bagikan
Ilustrasi

SUMENEP, MaduraPost – Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan tahapan pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) di Desa Batu Ampar, Kecamatan Guluk-guluk, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur terindikasi cacat hukum.

Pasalnya, Abdul Rasid yang awalnya menjabat sebagai Ketua BPD sejak tahun 2020 di desa tersebut diketahui bukan warga desa setempat. Akan tapi dia merupakan warga Dusun Sumber Anyar, Desa Larangan Tokol, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan.

BACA JUGA :  Bulog Distribusikan Beras Tidak Layak Konsumsi, Forum Lintas LSM Demo Kantor Bulog

Sementara itu, Ketua P2KD yang bernama Mustafa Afif, juga bukan merupakan warga desa setempat, melainkan warga Dusun Ahatan, Desa Tlonto Raja, Kecamatan Pasean, Kabupaten Pamekasan. Yang hal itu diakui oleh Kepala Desa Tlonto Raja Syaiful Bahri.

“Iya mas benar, Mustafa Afif itu warga saya,” ungkap Syaiful Bahri kepada Wartawan MaduraPost saat ditemui di kantornya, Minggu (9/5) Kemaren.

BACA JUGA :  Nasib Warga Murtajih di Tengah Pandemi Covid-19

Menurut Ketua FAAM Koord Madura Raya Abdul Basit mengatakan, atas bantuan dari beberapa pihak, pihaknya telah mengantongi beberapa data konkrit.

“Data-data yang saya kantongi ini, adalah data konkrit yang tambah sangat meyakinkan saya dan masyarakat Batu Ampar yang lain kalau tahapan pembentukan BPBD dan P2KD di Desa Batu Ampar terindikasi dimanipulasi dan cacat hukum,” katanya, Sabtu (15/5/2021).

BACA JUGA :  Demo Penutupan Wisata Bukit Bintang Tercederai Adanya Aksi Kekerasan Terhadap Wartawan dan Pembakaran

Oleh karena itu, menurut dia, pihaknya akan melangkah lebih jauh serta akan terus mengkawal persoalan tersebut sesuai perintah atau sesuai apa yang dikatakan oleh Kepala DPMD Sumenep saat audisi kami kemarin.

“Tujuan kami yang paling utama, agar Pilkades Batu Ampar kali ini berjalan sesuai aturan dan dengan harapan masyarakat. Itu saja,” pungkasnya.

  • Bagikan