Kejari Sumenep Segera Panggil Penyidik Polres Jika Bertele-Tele Lengkapi Berkas Tipikor Gedung Dinkes

Avatar
WAWANCARA : Kajari Sumenep, Adi Tyogunawan, saat diwawancara sejumlah media beberapa waktu lalu. (M. Hendra. E)

SUMENEP, MaduraPost – Lima kali adu lempar berkas dugaan kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) gedung Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, Kejaksaan Negeri (Kejari) segera panggil penyidik Kepolisian Resort (Polres) setempat. Sabtu, 22 Januari 2022.

Kepala Kejari Sumenep, Adi Tyogunawan, mengaku tidak akan segan-segan memanggil penyidik Polres Sumenep bila bertele-tele melengkapi berkas perkara dugaan Tipikor gedung Dinkes.

Pasalnya, menuju enam kali pengembalian berkas kasus ini, Kejari kembali melimpahkan berkas tersebut kepada pihak penyidik Polres Sumenep dengan alasan tidak lengkap.

“Jika berkas perkara ini masih tak lengkap lagi, saya akan panggil penyidik Polres,” kata Adi, Sabtu (22/1).

Adi mengaku memiliki waktu 14 hari untuk meneliti berkas perkara itu. Bila dalam kurun waktu yang ditentukan masih ditemukan kekurangan berkas baik formil atau materil, maka terpaksa akan dikembalikan lagi dan langsung memanggil penyidik Polres.

BACA JUGA :  Eks TNI Ruslan Buton Ditangkap Polisi Karena Minta Jokowi Mundur

“Kami akan panggil penyidik untuk bahas bersama bila berkas itu tidak lengkap lagi, ini sudah bolak balik,” kata dia menerangkan.

Seperti diketahui, Polres Sumenep melimpahkan berkas perkara dugaan Tipikor gedung Dinkes pada Rabu, 19 Januari 2022 kemarin. Ada tiga berkas perkara yang diterima dari penyidik.

Sebelumnya, pada tanggal 27 Desember 2021 lalu, Polres Sumenep telah menyerahkan berkas dugaan Tipikor gedung Dinkes kepada Kejari. Kemudian Kejari menerima berkas tersebut pada tanggal 29 Desember 2021.

Penyerahan berkas oleh penyidik Polres Sumenep pada akhir tahun 2021 lalu itu menjadi yang keempat kalinya bolak-baliknya berkas perkara tersebut.

BACA JUGA :  Kasus Tilap Uang Nasabah, Kejari Sumenep Panggil Pihak Bank

Dilanjutkan pada awal 7 Januari 2022. Kejari Sumenep terpaksa mengembalikan berkas itu kepada Polres. Alasannya masih sama, terdapat kekurangan berkas formil dan materil.

Sementara pelimpahan berkas perkara dari Polres Sumenep tertanggal 19 Januari 2022 itu merupakan kelima kalinya dilimpahkan ke Kejari.

Kasus ini sudah berjalan sejak tahun 2015. Dimana, pembangunan gedung Dinkes Sumenep pada tahun 2014 lalu menggelontorkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sumenep senilai Rp. 4,5 miliar.

Awalnya, pelaporan kasus ini menyeret satu nama, yaitu pelaksana proyek Imam Mahmudi sebagai tersangka yang bertanggung jawab atas pembangunan proyek tersebut.

Imam Mahmudi ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Sumenep pada akhir bulan Oktober 2019. Meskipun saat itu kuasa hukum tersangka membantah bahwa yang bertanggungjawab atas proyek itu adalah pemenang tendernya, yaitu PT Wahyu Sejahtera Bersama, dan penerima kuasa pelaksana Muhsi Alqodri.

BACA JUGA :  Pelapor Beserta Saksi Kasus Penipuan dan Penggelapan Kembali Datangi Polsek Kalianget Sumenep

Ketidakpuasan ini kemudian berlanjut kepada gugatan praperadilan yang diajukan tersangka Imam Mahmudi. Akan tetapi hakim membacakan amar putusan praperadilan dan menolak bahwa dalil yang diujikan pemohon tidak terbukti.

Menurut hakim saat itu, penetapan Imam Mahmudi sebagai tersangka yang dilakukan Polres Sumenep sudah sesuai prosedur.

Sementara Kajari Sumenep, Adi Tyogunawan menegaskan, bahwa penyidik Polres sudah menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Diantaranya Imam Mahmudi, Ary Broto Muljantoro, dan Muhsi Al Qodri.