close menu

Masuk


Tutup x

Kejari Sampang Kembalikan Uang Hasil Korupsi Bansos Tebu Rp 9,9 Miliar Ke Kas Negara

Penulis: | Editor:

SAMPANG, MaduraPost – Kejaksaan Negeri Sampang, menyelamatkan uang negara sebanyak Rp 9.981.101.679, dari kasus tindak pidana korupsi (Tipikor) program bantuan sosial (bansos) pengembangan tanaman tebu kebun benih datar (KDB), dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Jawa timur tahun anggaran 2013 lalu. Selasa, (14/1/2020).

Dari penyitaan uang miliaran itu, Korps Adiyaksa mengamankan sebanyak 43 rekening bank yang tergabung dalam koperasi Usaha Makmur dan Serba Usaha.

Kejari Sampang Maskur dalam kegiatan press release menjelaskan, puluhan rekening atau buku tabungan itu terbagi dalam dua kelompok tani (Poktan) yang menaungi. Perinciannya, 21 poktan di bawah naungan koperasi Serba Usaha, dan 22 Poktan di koperasi Usaha Makmur.

BACA JUGA :  Mahasiswa di Bangkalan Kepung Kantor DPRD, Mereka Minta RKUHP dan RUU KPP dibatalkan

Sedangkan para terpidana dalam kasus tersebut berjumlah delapan orang. Yakni, Edi Junaedi, Syaihul Anwar, Gada Rahmatullah, dan Abdul Aziz.

Lalu Abdul Majid, Slamet Riyadi, Imam, dan Singgih Bektiono yang merupakan matan kepada Dinas Kehutanan dan Perkebunan kabupaten Sampang.

“Barang bukti (uang.red) ini akan dikembalikan ke Kas negara melalui bank yang bersangkutan,” katanya.

BACA JUGA :  Tragis,Warga Desa Legung Sumenep Jadi Korban penganiayaan

Pada 2019 lalu, lanjut Maskur, Pihaknya telah menyelamatkan uang negara sebesar Rp 1.180.050.000 dari dua terpidana lainnya yakni H. Abd Kholik dan Aliansyah. Mereka merupakan Ketua Poktan yang menerima bantuan tersebut, yakni Poktan Damar Wulan, dan Mawar.

“Uang barang bukti yang berhasil kita selamatkan dari terpidana Abd Holik Rp 942.775.000, sedangkan dari terpidana Aliyansyah Rp 237. 275.000,” pungkasnya.

BACA JUGA :  Alumni Ponpes Annuqayah Bergerak, Kejari dan Polres Sumenep Menjadi Target

Untuk diketahui, Kasus tindak pidana korupsi dalam program bansos pengembangan pengembangan tanaman tebu kebun benih datar (KDB), dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Jawa timur tahun anggaran 2013, menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 2,1 miliar.

Penyidikan kasus tersebut dimulai sejak 10 Desember 2018. Sementara, amar putusan Pengadilan Negeri Surabaya telah inkrah pada 25 Maret 2018. (mp/zen/rul)