SAMPANG, MaduraPost – Di tengah semangat membangun citra “Sampang Hebat Bermartabat Plus”, kenyataan pahit justru menampar wajah olahraga daerah. Sejumlah atlet Kabupaten Sampang yang berlaga di Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur 2025 harus bertanding dalam kondisi jauh dari kata layak. Mereka tinggal di penginapan sempit, berkasur tipis, dengan satu kamar mandi untuk belasan orang.
“Itu tempatnya tidak manusiawi,” ujar seorang pemerhati olahraga yang enggan disebutkan namanya kepada MaduraPost, Sabtu, 28 Juni 2025.
Ia menunjukkan lokasi penginapan untuk cabang olahraga tenis lapangan (Pelti) yang hanya berupa rumah kecil dengan fasilitas seadanya. “Jaraknya juga jauh dari venue pertandingan.”
Ironisnya, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sampang tercatat menerima dana hibah senilai Rp1,75 miliar dari Pemerintah Kabupaten Sampang tahun ini. Anggaran itu dialokasikan untuk berbagai kegiatan olahraga, termasuk Kejurda, Kejurprov, dan Porprov. Namun, kondisi yang dialami para atlet justru menunjukkan sebaliknya: minim perhatian dan nyaris tanpa fasilitas memadai.
Tak tahan dengan kondisi tersebut, pihak Pelti memutuskan memindahkan para atlet ke penginapan yang lebih layak, menggunakan dana pribadi. Hal serupa juga dilakukan oleh pengurus Perbakin.
“Kalau dibanding daerah lain, kita sangat tertinggal,” kata sumber itu.
Di sisi lain, pemerintah daerah tampak cuci tangan. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata (Disporabudpar) Sampang, Marnilem, ketika dikonfirmasi mengaku tidak tahu-menahu soal rincian penggunaan anggaran untuk Porprov.
“Untuk Porprov saya tidak tahu persis. Itu urusan KONI,” ujarnya singkat.
Sementara itu Ketua KONI Sampang, Abdul Wasik saat dikonfirmasi pihaknya hanya memberikan jawaban singkat.
“Saya dan tim masih fokus pemenangan atlet. Maaf,” katanya melalui pesan singkat.
Tidak ada laporan keuangan terbuka. Tidak ada transparansi. Yang tersisa hanyalah pertanyaan besar: ke mana larinya anggaran miliaran itu?
Sebagian pengamat menilai, peristiwa ini menjadi cermin buruknya tata kelola organisasi olahraga di daerah. Ketika anggaran besar disuntikkan dari APBD, tak ada jaminan uang itu benar-benar sampai ke tangan yang berhak. Apalagi dalam atmosfer yang minim pengawasan dan akuntabilitas.
“Ini bukan sekadar soal kasur tipis atau kamar mandi sempit,” ujar seorang akademisi olahraga di Sampang.
“Ini soal sistem yang tidak peduli pada prestasi, hanya pada formalitas anggaran.”
Dalam suasana Porprov yang seharusnya menjadi panggung pembuktian, para atlet Sampang justru diuji dengan tantangan yang bukan berasal dari lawan tanding, melainkan dari dalam rumah sendiri.
