Jadi Tumpuan Aspirasi Habaib dan Ulama Madura, Slamet Ariyadi: Akan Kami Perjuangkan

Avatar
Slamet Ariyadi, S.Psi Saat menerima surat Aspirasi Habaib dan Ulama Madura untuk disampaikan ke MPR / DPR RI / DPD RI. (Istimewa)

JAKARTA, MaduraPost – Kondisi Politik, Sosial, Hukum dan Ekonomi juga menjadi perhatian serius para Habaib dan Ulama Madura dalam rangka ikut mengawal kemajuan Bangsa Indonesia.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengirim surat aspirasi kepada DPR /MPR RI untuk bisa menjadi perhatian dan fokus pemerintah dalam mengambil kebijakan.

Salah satu Legislator asal Madura yang sering menjadi tumpuan Aspirasi Habaib dan Ulama Madura adalah Slamet Ariyadi, Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) yang juga menduduki kursi Komisi 1 DPR RI.

“Alhamdulillah, baru saja kami menerima tamu Habaib dan Ulama Madura yang membawa aspirasi untuk kami sampaikan kepada Pemerintah,” Kata Slamet, Kamis (23/06/22) Malam.

BACA JUGA :  Begini Cara Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumenep Bikin Masyarakat Gemar Membaca

Pihaknya juga bersyukur karena telah mendapat kepercayaan dari para Habaib dan Ulama yang ada di Madura dalam menyampaikan beberapa aspirasi penting terkait kondisi Bangsa Indonesia.

“Kami sangat senang bisa menjadi kepanjangan tangan para Habaib dan Ulama yang ada di Madura, kami juga berjanji akan memperjuangkan aspirasi tersebut untuk bisa diperhatikan oleh Pemerintah,” lanjut Slamet.

Selain itu Slamet juga mengapresiasi upaya yang dilakukan Habaib dan Ulama Madura dalam mengawal berbagai isu yang saat ini terjadi di tanah air.

BACA JUGA :  Apes ! Petani di Sumenep Diciduk Polisi Saat Hendak Transaksi Narkoba

“Ini bukti bahwa Habaib dan Ulama serta Kyai di Madura peduli terhadap kondisi Bangsa Indonesia,” Jelas Slamet.

Dalam surat yang disampaikan Habaib dan Ulama Madura kepada DPR RI, mereka menyampaikan beberapa aspirasi diantaranya.

  1. Menolak setiap bentuk dominasi oligarki baik oligarki politik ataupun oligarki ekonomi finansial yang merupakan ancaman besar bagi demokrasi di Indonesia serta menjadi penyebab kerusakan dan penyalahgunaan oleh pejabat publik dalam pengambilan keputusan yang hanya menguntungkan oligarki serta menyengsarakan rakyat Indonesia.

  2. Mendukung upaya DPD RI secara kelembagaan untuk mengajukan Judicial Review terkait Presidensial Threshold 20% yang merupakan akar permasalahan bangsa ke Mahkamah Konstitusi agar tidak dijadikan pintu untuk mengonsentrasikan kekuasaan pada pihak-pihak tertentu.

  3. Meminta kepada ketua DPD RI dan jajarannya agar melakukan upaya nyata untuk memperjuangkan hal tersebut di atas, demi kemaslahatan bangsa dan negara serta utuhnya NKRI.

  4. Menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia agar bangkit bersatu untuk menyuarakan gerakan anti oligarki.

BACA JUGA :  Mobil Terbang ke Parit di KM-10 Desa Saronggi Sumenep