PAMEKASAN, MaduraPost – Hingga kini paripurna pergantian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan belum digelar, Ketua Indonesian Analisys Politic and Policy Consulting (Ide@) Samhari, S.Ip angkat bicara.
Menurut Samhari yang merupakan Aktivis senior di Kabupaten Pamekasan mengatakan, pergantian Pimpinan DPRD Pamekasan saat ini lebih urgent dan harus segera digelar.
“Saat ini, hal itu memang harus didahulukan, ketimbang pergantian struktur Alat Kelengkapan Dewan (AKD), karena memang idealnya penetapan Ketua Dewan itu harus lebih dulu, setelah itu baru AKD,” katanya, Selasa (14/6/2022).
Karena kalau AKD digelar terlebih dahulu, lanjut Samhari, maka akan ada anggota-anggota DPRD Pamekasan yang dirugikan. Seperti, anggota-anggota Dewan yang sudah ditunjuk atau direkomendasikan oleh masing-masing partainya.
“Dan kalau AKD itu didahulukan, maka Ketua dan Wakil Ketua DPRD Pamekasan (Fathor Rahman dan Syafiudin) jadi tidak punya kesempatan untuk dipilih dan memilih pimpinan AKD itu,” jelasnya.
Samhari juga menegaskan dan mengurai, bahwasanya unsur Pimpinan DPRD Pamekasan sangat penting untuk segera ditetapkan.
“Sebab, itu DPRD sudah harus melakukan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2023,” pungkasnya.
Sementara itu, Masrukin selaku Sekretaris DPRD Pamekasan mengatakan, kalau hingga saat ini belum ada fraksi yang menyetorkan siapa-siapa saja yang direkomendasikan untuk menjadi pimpinan komisi dan badan yang ada.
Badan tersebut, kata dia, meliputi Badan Anggaran (Banggar), Badan Musyawarah (Banmus), Badan Kehormatan (BK) dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).
“Belum ada fraksi yang menyetor untuk AKD,” katanya singkat.
