FARA Minta Penegak Hukum Audit DD/ADD Beberapa Desa di Kecamatan Palengaan

Avatar

- Jurnalis

Selasa, 22 Desember 2020 - 11:44 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

PAMEKASAN, MaduraPost – Forum Aspirasi Rakyat (FARA) mengeluhkan tidak adanya Kantor Desa di beberapa Pemerintahan Desa di Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan, Madura Jawa Timur.

Menurut Abdur Rahman atau yang akrab dipanggil Arman selaku Ketua FARA, pembangunan desa adalah merupakan upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat desa sesuai dengan UU No. 6 tahun 2014.

“Administrasi merupakan hal yang sangat penting dalam rangka melaksanakan suatu kegiatan, meski ADD dan DD tidak harus di peruntukkan ke balai desa karena ini pemicu yang harus di audit keuangan desa menurut peraturan,” jelasnya, Selasa (22/12/2020).

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Baca Juga :  Terkait Pengkoordiniran Kartu BPNT, Dinsos Sampang : Kalau di Indonesia Tidak Seperti Itu

Jika ada Pemerintahan Desa di Kecamatan Palengaan yang tidak mempunyai Balai Desa, lanjut Arman, maka perlu pihak auditor melakukan audit keuangan DD dan ADDnya.

“Paling tidak kita tahu direalisasikan untuk apa saja DD dan ADD di beberapa desa yang belum mempunyai Kantor Desa itu,” lanjutnya.

Tanpa adanya Balai Desa, tujuan administrasi yang ingin dicapai tidak akan berjalan dengan baik, karena setiap kebijakan yang akuntabel pada tataran implementasi harus memperhitungkan administrasi dengan baik.

Baca Juga :  Diduga Ada Ritual Pesugihan, Warga Sana Tenga Pamekasan Dihebohkan Dengan Munculnya Jin Tuyul Bertelinga Besar

“Sebab, pelaksanaan administrasi tersebut tidak terlepas dari manajemen,” ucapnya.

Ia meminta kepada pihak Kecamatan Palengaan untuk segera memprioritaskan pembangunan Balai Desa, walaupun masih banyak infrastruktur lainnya yang masih memerlukan sentuhan.

“Maka untuk desa yang tidak ada Kantor atau Balainya segara didata kemudian di bangun menggunakan Dana Desa. Akan tetapi kami minta sebelum didata, terlebih dahulu di audit keuangannya,” pintanya. (Mp/nir/kk)

Baca Juga :  Puluhan Masyarakat di Pantura Pamekasan Saksikan Rekapitulasi Pleno

Follow WhatsApp Channel madurapost.net untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Relawan Prabowo Minta Kejari Pamekasan Monitoring Program MBG di Batumarmar
Pemilik Tambak di Sumenep Merasa Ditipu Oknum, PLN Belum Beri Keterangan Resmi
Sumenep Raih Opini WTP Kedelapan Kali Berturut-Turut dari BPK RI
Kasus Bandar Narkoba Riyanto Telah P21, Berkas dan Tersangka Sudah Dilimpahkan ke Kejaksaan
BKPSDM Sumenep Tindak ASN Mangkir Usai Idulfitri, Lima Masuk Proses Disiplin
Sumenep Kebanjiran Anggaran DBHCHT Rp62 Miliar
Begini Cara Ustadz Zamahsyari Mencairkan Uang Pokmas Fiktif Desa Cenlecen
STKIP PGRI Sumenep Tendang Dosen Bergelar Doktor Akibat Skandal Asusila

Berita Terkait

Sabtu, 19 April 2025 - 07:02 WIB

Relawan Prabowo Minta Kejari Pamekasan Monitoring Program MBG di Batumarmar

Jumat, 18 April 2025 - 10:13 WIB

Pemilik Tambak di Sumenep Merasa Ditipu Oknum, PLN Belum Beri Keterangan Resmi

Kamis, 17 April 2025 - 19:27 WIB

Sumenep Raih Opini WTP Kedelapan Kali Berturut-Turut dari BPK RI

Rabu, 16 April 2025 - 08:58 WIB

Kasus Bandar Narkoba Riyanto Telah P21, Berkas dan Tersangka Sudah Dilimpahkan ke Kejaksaan

Selasa, 15 April 2025 - 08:14 WIB

BKPSDM Sumenep Tindak ASN Mangkir Usai Idulfitri, Lima Masuk Proses Disiplin

Berita Terbaru