Dua Tahun Kepemimpinan JIHAD, Infrastruktur Masih Terpusat di Perkotaan

Oleh: Bung Antor

OPINI, MaduraPost – Pembangunan di Kabupaten Sampang terus menjadi perbincangan hangat oleh seluruh komponen masyarakat. Apalagi, satu hari yang lalu, menginjak dua tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Sampang, Slamet Junaidi dan Abdullah Hidayat atau dikenal pasangan JIHAD.

Pastinya, harapan, kekecewaan, saran, hingga kritikan terus berdatangan menghampiri telinga para pimpinan, kritikan yang paling mendasar adalah pembangunan yang dirumuskan oleh pemerintah kabupaten Sampang yang masih berpusat di perkotaan.

Bagaimana selama dua tahun kepemimpinan menjalankan roda pemerintahan?

Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sampang masih sebatas perbaikan taman-taman dan lampu-lampu di jalan perkotaan. Secara jangka panjang tidak begitu besar manfaatnya yang dirasakan oleh masyarakat.

Karena selain membangun itu, ada yang lebih penting untuk dilakukan perbaikan dan pembenahan, yaitu pelebaran saluran air atau drainase sungai, sehingga banjir tidak lagi melanda aktivitas warga.

Sampai hari ini, peleberan saluran air hanya dilakukan perbaikan di pinggiran sungai-sungai kota, tidak menyeluruh hingga ke sungai-sungai desa yang ada di utara.

Selain itu, perbaikan infrastruktur jalan juga perlu ditingkatkan, baik itu di perkotaan maupun di perdesaan yang masih begitu banyak jalan rusak dan dikeluhkan oleh masyarakat, sebab sebagian jalan rusak merupakan akses utama masyarakat dalam melakukan aktivitas.

Padahal, anggaran infrastruktur dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di kabupaten Sampang terus meningkat tiap tahunnya.

Menurut informasi dari kabarmadura.id. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Hani mengatakan bahwa penggunaan APBD tahun 2020 untuk pembangunan infrastruktur sesuai dengan prinsip Bupati Sampang.

Anggaran infrastruktur 2019 hanya 26 persen dari APBD, sedangkan tahun 2020 tembus 29,33 persen. Namun, anggaran infrastruktur yang mencapai hingga 29,33 persen dari APBD itu belum bisa membangun infrastruktur secara merata dan berkelanjutan di kabupaten Sampang.

Sehingga, ketika sudah merata pembangunannya, tidak hanya dirasakan masyarakat kota, tapi juga bisa dirasakan masyarakat desa.

Bahkan, Bupati Sampang dalam acara Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) kecamatan Tambelangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) kabupaten Sampang tahun 2021 yang dilaksanakan pada 19 Februari 2020 lalu,

Bupati berpesan bahwa Pemkab Sampang ingin di 2023 infrastruktur selesai sampai 80 persen, artinya dalam peningkatan perekonomian kita siapkan infrastruktur yang memadai, bagaimana akan meningkat kalau memang infrastrukturnya tidak layak atau tidak memadai.

Melihat pesan Bupati tersebut, sangat besar pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sampang, apalagi dalam rangka peningkatan ekonomi, justru pemerataan pembangunan infrastruktur jalan sangat besar dilaksanakan.

Semoga saja tidak hanya berhenti di basa-basi seperti pesan, perintah, ataupun gertak-menggertak yang tidak dapat merubah apa-apa, namun juga berlanjut pada solusi yang bisa merubah dan tindakan yang lebih nyata.

Untuk terus merawat ingatan dan mengingatkan para pimpinan, selain rencana-rencana yang sudah terlewatkan sebelumnya, mari kita amati, cermati, dan pahami selama sisa kepemimpinan ke depan, yaitu tertuang dalam sosialisasi perencanaan pembangunan daerah tahun 2021 yang juga dihadiri oleh Bupati Sampang di aula utama Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) pada 28 Januari 2020 lalu.

Ada lima prioritas pembangunan kabupaten Sampang tahun 2021, diantaranya:

1. Penguatan sektor unggulan melalui peningkatan nilai tambah guna mendukung transformasi ekonomi.
2. Peningkatan kualitas dan perluasan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.
3. Pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat melalui pembangunan pendidikan.

* Penulis adalah Mahasiswa Universitas Bhayangkara Surabaya Fakultas Teknik Informatika