SUMENEP, MaduraPost – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, minta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat segera temukan solusi masalah tuna sosial (kemiskinan, pengamen, pengemis, dan PSK). Senin, 7 Februari 2022.
Alasannya, karena belakangan ini masyarakat yang menyandang tuna sosial itu masih banyak berkeliaran di Kota Sumekar. Hal itu disoroti anggota Komisi IV DPRD Sumenep, Siti Hosna.
Dia meminta, agar Dinas Sosial (Dinsos) Sumenep segera menemukan solusi penanggulangan tuna sosial.
Menurutnya, Dinsos Sumenep hendaknya membuat program yang terintegritas dari berbagai elemen, termasuk lapisan paling dekat dengan masyarakat.
“Organasasi Perangkat Daerah (OPD) di Sumenep harus memiliki program dalam meminimalisir pengangguran, termasuk berkoordinasi dengan aparatur desa,” kata dia, Senin (7/2).
Dengan demikian, kata dia, angka pengangguran dan kemiskinan di Kabupaten Sumenep akan mengalami pengurangan.
“Pengangguran sangat tinggi, sehingga penyakit tuna sosial juga cukup banyak di Sumenep,” kata dia menerangkan.
Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Rehabilitasi Dinsos Sumenep, Fajarisman menjelaskan, dengan adanya wabah Covid-19 sangat berdampak pada perekonomian masyarakat, termasuk angka kemiskinan di Sumenep yang cukup tinggi.
“Sehingga masih dijumpai warga yang berkeliaran mencari sumber penghasilan dengan cara mengemis, tetapi aktornya berbeda dengan yang ditemui sebelumnya,” ujarnya.
Keberadaan tuna sosial bukan persoalan baru, sejak dulu sebagian warga Sumenep menjadi pengemis, mereka banyak beroperasi di daerah sendiri maupun luar kota.
Pihaknya menegaskan, untuk mengatasi persoalan tersebut, Dinsos Sumenep telah menerapkan dua jadwal razia penertiban kota selama 1 tahun.
“Kami sudah berkoordinasi dengan penegak hukum. Titik-titiknya memang sudah kami pegang, di antaranya di Taman Bunga. Insyallah satu hingga dua bulan ke depan kami bakal lakukan pengawasan,” kata dia menuturkan.
Dinsos Sumenep sudah bekerjasama dengan berbagai OPD dan organisasi sosial keagamaan. Termasuk mengusulkan program peningkatan usaha sesuai dengan potensi daerah masing-masing.
