Berita

DPRD Sumenep Desak Langkah Cepat Pemerintah Daerah Hadapi Dampak Angin Barat di Kepulauan

Avatar
×

DPRD Sumenep Desak Langkah Cepat Pemerintah Daerah Hadapi Dampak Angin Barat di Kepulauan

Sebarkan artikel ini
PROFIL. Potret Anggota Komisi I DPRD Sumenep, Ahmad Juhairi, yang getol menyuarakan aspirasi rakyat kepulauan. (Istimewa for MaduraPost)

SUMENEP, MaduraPost – Anggota Komisi I DPRD Sumenep, Ahmad Juhairi, meminta pemerintah daerah segera mengambil langkah antisipasi terhadap dampak sosial-ekonomi yang ditimbulkan oleh musim angin barat, khususnya bagi masyarakat di wilayah kepulauan.

Menurutnya, setiap tahun musim angin barat selalu memicu dua persoalan utama, yakni kelangkaan kebutuhan pokok (sembako) dan penumpukan penumpang di pelabuhan akibat pembatalan atau penundaan jadwal keberangkatan kapal antar pulau.

“Dua dampak ini harus segera diantisipasi. Semua unsur lembaga pemerintahan terkait harus memastikan bahwa kebutuhan sembako masyarakat kepulauan tetap stabil dan tidak terjadi kelangkaan,” ujar Juhairi pada wartawan, Minggu (22/12).

Baca Juga :  Inilah Cara Dapatkan 'Cuan' Miliaran Ala DPMD dan AKD Sumenep, Seminggu di Bandung

Ia menekankan pentingnya peran pemerintah dalam menjaga pasokan sembako di wilayah kepulauan selama musim angin barat berlangsung.

Menurutnya, akses masyarakat kepulauan terhadap kebutuhan pokok menjadi sangat terbatas karena sering terhambatnya pengiriman barang akibat cuaca buruk.

Selain itu, Juhairi juga menyoroti penumpukan penumpang di pelabuhan yang kerap terjadi setiap musim angin barat.

“Penundaan atau pembatalan jadwal keberangkatan kapal sering membuat pelabuhan penuh dengan penumpang yang terlantar. Hal ini tidak boleh terulang lagi seperti tahun-tahun sebelumnya,” kata Wakil Ketua Bapemperda itu.

Baca Juga :  Bappeda Sumenep Dorong Blue Economy dan Konektivitas Kepulauan

Ia meminta pemerintah daerah menyiapkan langkah-langkah terukur untuk menangani situasi tersebut.

Juhairi menyebutkan, koordinasi antar instansi, seperti Dinas Perhubungan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), sangat penting untuk memastikan penumpang tidak terlantar dan tetap mendapatkan pelayanan yang memadai.

“Harus ada solusi konkret. Jika penundaan kapal tidak dapat dihindari, setidaknya sediakan tempat penampungan sementara dan kebutuhan makan minum bagi para penumpang,” tegas politisi Partai NasDem ini.

Lebih lanjut, Juhairi mengingatkan bahwa masalah ini adalah persoalan yang berulang setiap tahun.

Oleh karena itu, ia berharap pemerintah daerah bisa belajar dari pengalaman sebelumnya agar dampak musim angin barat dapat diminimalisir.

Baca Juga :  BLT DD Tahap 9 Cair, Masyarakat Desa Rekkerrek Gelar Istighosah

“Masyarakat kepulauan sangat bergantung pada pemerintah dalam situasi seperti ini. Jangan sampai mereka merasa diabaikan,” pungkasnya.

Diketahui, musim angin barat yang biasanya berlangsung dari Desember hingga Februari sering kali menyebabkan cuaca ekstrem di wilayah laut, sehingga berpengaruh pada aktivitas transportasi laut dan distribusi logistik ke pulau-pulau kecil di Sumenep.

Keberhasilan pemerintah daerah dalam mengantisipasi masalah ini akan menjadi ujian penting dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat kepulauan.***

>> Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita madurapost.net Goggle News : Klik Disini . Pastikan kamu sudah install aplikasi Google News ya.