DPRD Sebut Regulasi Pilkades di Bangkalan Lemah

Avatar

- Jurnalis

Rabu, 10 Februari 2021 - 04:20 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BANGKALAN, MaduraPost – Sekretaris Fraksi Amanat Golongan Karya DPRD Bangkalan, Abdul Aziz, mengatakan, terdapat kelemahan terhadap regulasi pedoman pelaksanaan Pilkades serentak 2021 sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Bupati (Perbup) No. 89 Tahun 2020.

Salah satu kelemahannya antara lain; pembentukan panitia Pilkades, tugas panitia Pilkades, pembuatan surat dan kotak suara, dan penentuan pemenang apabila terdapat dua/lebih calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama.

Baca Juga :  BPB Minta Legislatif Bentuk Postu, Agar pelayanan Biakesmakin Terakses Mudah

“Kelemahan yang tercantum di atas akan menjadi ancaman besar terhadap pemerintah kabupaten Bangkalan,” kata Abdul Aziz kepada wartawan MaduraPost, Rabu (10/2/2021).

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurut Politisi Berkarya itu, konsekuensi dan implementasi Pilkades terancam mengalami banyak masalah terkait pembentukan TFPKD yang tidak melibatkan unsur Satgas Covid-19.

Sebab, tidak dibentuknya TFPKD/kepanitiaan pilkades di tingkat kecamatan dan digantikan dengan Satgas Covid-19 Kecamatan.

Baca Juga :  Manajemen Gudang Larang Wartawan Liput Sidak Harga Tembakau

Penghilangan tugas TFPKD di Bangkalan dalam menetapkan jumlah dan kotak suara, memfasilitasi pembuatan surat dan kotak suara, menyampaian surat dan kotak suara serta perlengkapan lainnya kepada P2KD.

Sementara itu, Direktur Lembaga studi Perubahan dan Demokrasi Saifuddin mengetahui jika TFPKD di Bangkalan sudah terjadi benturan aturan. Hal ini karena secara hirarkis Permendagri lebih tinggi daripada Perbup Bangkalan,

Baca Juga :  Tarik Sumbangan Rp 1,2 Juta, Wali Murid SMA 1 Bangkalan Mengeluh

“Oleh karena itu, apabila Perbup dengan Permendagri sudah bertangtangan maka abaikan Perbup menurut asas hirarki perundang-undangan,” tandasnya.

(Mp/ady/rus)

Follow WhatsApp Channel madurapost.net untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

DPRD Sampang Sindir Pernyataan Plt Kepala DPMD Soal Jadwal Pilkades Serentak 2027
Keselamatan Terancam, Satu Keluarga di Pamekasan Hidup Berdampingan dengan Tiang PLN
Halal Bihalal Kapolres Pamekasan dan Wartawan, Momentum Perkuat Kerja Sama dan Cegah Balap Liar
Jelang Lebaran, Toko di Pamekasan Diserbu Pembeli, Polisi Siaga Keamanan
Satpol PP Sidak Ramadhan, Seorang Pegawai di Sampang Kepergok di Warung Makan
Laporkan Premanisme Berkedok Ormas! Polres Pamekasan Buka Call Center 110
Polres Pamekasan Kampanyekan ‘Mudik Aman, Keluarga Nyaman’ untuk Keselamatan Pemudik
Bupati Bangkalan Tinjau Pengelolaan Sampah Usai Dikeluhkan Masyarakat

Berita Terkait

Kamis, 17 April 2025 - 09:00 WIB

DPRD Sampang Sindir Pernyataan Plt Kepala DPMD Soal Jadwal Pilkades Serentak 2027

Senin, 14 April 2025 - 10:16 WIB

Keselamatan Terancam, Satu Keluarga di Pamekasan Hidup Berdampingan dengan Tiang PLN

Selasa, 8 April 2025 - 14:19 WIB

Halal Bihalal Kapolres Pamekasan dan Wartawan, Momentum Perkuat Kerja Sama dan Cegah Balap Liar

Sabtu, 29 Maret 2025 - 09:41 WIB

Jelang Lebaran, Toko di Pamekasan Diserbu Pembeli, Polisi Siaga Keamanan

Kamis, 20 Maret 2025 - 15:57 WIB

Satpol PP Sidak Ramadhan, Seorang Pegawai di Sampang Kepergok di Warung Makan

Berita Terbaru